Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
|
Standar:1.1. Analisis Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan Puskesmas
Kebutuhan masyarakat akan pelayananPuskesmas diidentifikasi dan tercermin dalam Upaya Puskesmas.Peluang untuk pengembangan dan peningkatanpelayanandiidentifikasi dan dituangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. |
|
|
Kriteria:1.1.1. Di Puskesmas ditetapkan jenis2 pelayanan yang disediakan
bagimasyarakat dan dilakukan kerja samauntuk mengidentifikasi dan merespons
kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayananPuskesmas yang dituangkan
dalam perencanaan.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
•
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang
menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu ditetapkan jenis2
pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya dengan mendapatkan
masukan dari masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat.
|
|
|
• Penilaian kebutuhan masyarakat dilakukan dengan melakukan pertemuan
dengan tokoh-tokoh masyarakat, sektor terkait, dan kegiatan survei mawas
diri, serta memperhatikan data surveilans untuk kemudian dilakukan analisis
kesehatan komunitas (community health analysis) sebagai bahan penyusunan
rencana Puskesmas.
|
|
|
• Rencana Puskesmas dituangkan dalam bentuk rencana lima tahunan dan
rencana tahunan berupa Rencana Usulan Kegiatan untuk anggaran tahun berikut
dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk anggaran tahun berjalan, yang
diuraikan lebih lanjut dalam rencana kegiatan bulanan, baik untuk kegiatan
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
|
|
|
• Dalam penyusunan rencana usulan kegiatan memperhatikan siklus
perencanaan yang ada di daerah melalui mekanisme musrenbang desa, kecamatan, kabupaten,
dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing dan waktu pelaksanaan
musrenbang.
|
|
|
• Bagi Puskesmas yang ditetapkan sebagai PPK-BLUD harus menyusun rencana
strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan tentang PPK-BLUD.
|
|
|
Elemen Penilaian
|
Dokumen
|
|
1. Ditetapkan jenis2 pelayanan yang disediakan berdasarkan
prioritas
|
SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan. Brosur, flyer, papan
pemberitahuan, poster.
|
|
2. Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan jadwal pelayanan.
|
Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster.
|
|
3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.
|
Rekam kegiatan menjalin komunikasi
|
|
4. Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat yang dikumpulkan
melalui survei atau kegiatan lainnya.
|
Hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakaat yang
dikumpulkan melalui kegiatan survei dan/atau kegiatan lain
|
|
5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan
masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang bersifat
komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
|
RUK dan RPK Puskesmas, apakah dlm penyusunan mempertimbangkan informasi
kebutuhan masyarakat
|
|
6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, dan Pelaksana
Kegiatanmenyelaraskan antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi,
misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas
|
Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas: keselarasan rencana
dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi
Puskesmas
|
|
Kriteria:1.1.2. Dilakukan pembahasan bersama denganmasyarakat secara
proaktifuntuk mengetahui dan menanggapi respons masyarakat terhadap mutu dan
kinerjapelayanan, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan,
pelaksanaan upaya Puskesmas, dan terhadap sarana prasarana pelayanan yang
disediakan olehPuskesmas.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Mutu dan Kinerja Pelayanan perlu diupayakan untuk ditingkatkan secara
berkesinambungan, oleh karena itu umpan balik dari masyarakat dan pengguna
pelayanan Puskesmas secara aktif diidentifikasi sebagai bahan untuk
penyempurnaanpelayanan Puskesmas.
|
|
|
• Pembahasan dengan masyarakat dapat dilakukan melalui survey mawas diri
(SMD), musyawarah masyarakat desa (MMD), maupunpertemuan-pertemuan
konsultatif dengan masyarakat.
|
|
|
1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif untuk memberikan umpan
balik tentang mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan
Puskesmas
|
|
|
2. Ada
proses identifikasi terhadaptanggapan masyarakat tentang mutu pelayanan
|
SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap
mutu pelayanan. Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat
|
|
3. Ada
upaya menanggapiharapan masyarakat terhadap mutu pelayanan dalam rangka
memberikan kepuasan bagi pengguna pelayanan.
|
Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat
|
|
Kriteria: 1.1.3. Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya
Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi dan ditanggapisecara inovatif
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah
yang satu dengan daerah yang lain, prioritas masalah kesehatan dapat berbeda
antar daerah, oleh karena itu perlu diidentifikasi peluang pengembangan Upaya
dan kegiatan Puskesmas, serta peluang perbaikan mutu dan kinerja.
|
|
|
1. Peluang
pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan
diidentifikasi dan ditanggapi untuk perbaikan
|
Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya
|
|
2.
Didorong adanya inovasi dalam pengembangan pelayanan, dan diupayakan
pemenuhan kebutuhan sumber daya
|
Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di Puskesmas
|
|
3.
Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan dalam pelayanan untuk memperbaiki
mutu pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pengguna pelayanan.
|
Hasil-hasil perbaikan mekanisme kerja dan/atau penggunaan tehnologi untuk
perbaikan mutu pelayanan
|
|
Kriteria:1.1.4. Perencanaan Operasional Puskesmas disusun secara
terintegrasi berdasarkan visi, misi,tujuan Puskesmas, dan perencanaan
strategis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat dan analisis kesehatan
masyarakat, Puskesmas bersama dengan sektor terkait dan masyarakat menyusun
Rencana Lima Tahunan (rencana strategis). Berdasarkan rencana lima tahunan
tersebut,Puskesmas menyusun Rencana Operasional Puskesmasyang dituangkan
dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) untuk periode tahun yang akan datang yang
merupakan usulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan menyusun Rencana
Pelaksanaan Kegiatan (RPK) untuk tahun berjalan berdasarkan anggaran yang
tersedia untuk tahun tersebut.
|
|
|
• Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun secara terintegrasi melalui
pembentukan tim Perencanaan Tingkat Puskesmas (Tim PTP), yang akan dibahas
dalam musrenbang desa dan musrenbang kecamatan untuk kemudian diusulkan ke
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
|
|
|
1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun berdasarkan Rencana Lima
Tahunan Puskesmas, melalui analisis kebutuhan masyarakat.
|
RUK Puskesmas
SPM Kesehatan Kabupaten dan rencana pencapaian SPM Kabupaten yang menjadi dasar penyusunan rencana lima tahunan Puskesmas |
|
2. AdaRencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas sesuai dengan anggaran
yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan.
|
RPK Puskesmas
Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) |
|
3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara lintas program dan lintas
sektoral.
|
Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas: keselarasan rencana
dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi
Puskesmas
|
|
4. RUK dan RPK merupakan rencana terintegrasi dari berbagai Upaya
Puskesmas.
|
RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi
|
|
5. Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dengan
Rencana Usulan kegiatan (RUK) dan Rencana Lima Tahunan Puskesmas.
|
RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi, dan rencana lima
tahunan pencapaian SPM Puskesmas
|
|
Kriteria:1.1.5. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmaswajib memonitor pelaksanaan dan pencapaian pelaksanaan pelayanan dan
Upaya Puskesmas dan mengambil langkah tindak lanjut untuk revisi/perbaikan
rencana bila diperlukan.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Perubahan rencana operasional dimungkinkan apabila terjadi perubahan
kebijakan pemerintah tentang Upaya/Kegiatan Puskesmas maupun dari hasil
monitoring dan pencapaian Upaya/Kegiatan Puskesmas.Revisi terhadap rencana
harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang
optimal dari kinerja Puskesmas.
|
|
|
1. Ada
mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung
jawab Upaya Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai
dengan perencanaan operasional.
|
SOP monitoring. Bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh pimpinan
Puskesmas dan Penanggung jawab program
|
|
2. Ada indikator yang digunakan untuk monitoring dan menilai proses
pelaksanaan dan pencapaian hasil pelayanan.
|
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk
monitoring dan menilai kinerja
SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator-indikator prioritas dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota |
|
3. Ada mekanisme untuk melaksanakan monitoring penyelenggaraan pelayanan
dan tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan Puskesmas maupun Penanggung jawab
Upaya Puskesmas.
|
SOP monitoring, analisis thd hasil monitoring, dan tindak lanjut
monitoring
|
|
4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap perencanaan operasional
jika diperlukan berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada
perubahan kebijakan pemerintah.
|
Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring
|
|
Standar: 1.2. Akses dan
Pelaksanaan Kegiatan
Strategi perbaikan yang berkesinambungan diterapkan agar penyelenggaraan pelayanan tepat waktu, dilakukan secara profesional dan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta tujuan Puskesmas. |
|
|
Kriteria:1.2.1. jenis2 pelayanan Puskesmas memenuhi kebutuhan dan harapan
pengguna pelayanan dan masyarakat
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Puskesmas sebagai fasiltas kesehatan tingkat pertama wajib menyediakan
pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan
pedoman dari Kementerian Kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan
masyarakat.jenis2 pelayanan yang disediakan perlu diketahui dan dimanfaatkan
secara optimal oleh masyarakat, sebagai wujud pemenuhan akses masyarakat
terhadap pelayanan yang dibutuhkan
|
|
|
1. Ditetapkan jenis2 pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundangan dan
Pedoman dari Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat
|
Ketetapan Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas
|
|
2. Pengguna pelayanan mengetahui jenis2 pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas dan memanfaatkan jenis2 pelayanan yang disediakan tersebut.
|
|
|
Kriteria:1.2.2. Seluruh jajaran Puskesmas dan masyarakat memperoleh
informasi yang memadai tentang kegiatan-kegiatan Puskesmas sesuai dengan
perencanaan yang disusun.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas perlu diketahui oleh masyarakat
sebagai pengguna pelayanan, oleh lintas program, dan sektor terkait untuk
meningkatkan kerjasama, saling memberi dukungan dalam penyelenggaraan upaya
kesehatan dan upaya lain yang terkait dengan kesehatan untuk mengupayakan
pembangunan berwawasan kesehatan
|
|
|
1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas programmaupun lintas sektoral
mendapat informasi yang memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi
dan kegiatan Puskesmas
|
Rekam bukti pemberian informasi lintas program dan lintas sektor tentang
tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan puskesmas
|
|
2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan tepat
berkaitan dengan program kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas kepada masyarakat dan pihak terkait.
|
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampain informasi kepada
masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor
|
|
Kriteria:1.2.3. Akses masyarakat terhadap pengelola dan pelaksana
pelayanandalam pelaksanaan kegiatan memadai dan tepat waktu, serta terjadi
komunikasi timbal balik antara pengelola dan pelaksana pelayanan Puskesmas
dengan masyarakat.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik
pengelola maupun pelaksana pelayanan harus mudah diakses oleh masyarakat
ketika masyarakat membutuhkan baik untuk pelayanan preventif, promotif,
kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan kemampuan Puskesmas.
|
|
|
• Berbagai strategi komunikasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap
pelayanan dapat dikembangkan, antara lain melalui papan pengumuman, pemberian
arah tanda yang jelas, media cetak, telepon, sms, media elektronik, ataupun
internet.
|
|
|
1. Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna pelayanan
|
Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program, dan
akses terhadap Puskesmas
|
|
2. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi kemudahan bagi pelanggan
untuk memperoleh pelayanan
|
Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang
dibutuhkan
|
|
3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang ditentukan.
|
Jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan
|
|
4. Teknologi dan mekanisme kerja dalam penyelenggaraan pelayanan
memudahkan akses terhadap masyarakat.
|
|
|
5. Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses masyarakat
terhadap pelayanan.
|
Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi
kemudahan akses
|
|
6. Tersedia akses komunikasi dengan pengelola dan pelaksana untuk
membantu pengguna pelayanan dalam memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan
spesifik pengguna pelayanan.
|
Media komunikasi yang disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi
masyarakat/pengguna pelayanan dengan pengelola dan/atau pelaksana
|
|
Kriteria: 1.2.4. Penjadwalan pelaksanaan pelayanan disepakati bersama dan
dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Kegiatan pelayanan baik di dalam gedung maupun di luar gedung Puskesmas
harus dijadwalkan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan
dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan
pelayanan.
|
|
|
1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
|
Jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
|
|
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati bersama.
|
|
|
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan rencana yang disusun
|
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal
|
|
Kriteria: 1.2.5. Penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas didukung
oleh suatu mekanisme kerja agar tercapai kebutuhan dan harapan pengguna
pelayanan, dilaksanakan secara efisien, minimal dari kesalahan dan mencegah
terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Kegiatan pelayanan dan upaya Puskesmas perlu dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip efektif dan efisien. Perlu ada suatu mekanisme kerja yang
terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga tidak
terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
|
|
|
• Kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses kegiatan perlu
diantisipasi, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sehingga tidak
terjadi kesalahan ataupun risiko dalam penyelenggaraan proses kegiatan.
Prinsip-prinsip manajemen risiko yang sederhana, baik yang bersifat reaktif
maupun proaktif perlu mulai diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan
Puskesmas.
|
|
|
• Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan baik dengan komunikasi
lisan maupun tertulis, dan dilakukan koordinasi melalui mekanisme lokakarya
mini Puskesmas baik secara lintas program maupun lintas sektoral.
|
|
|
1. Ada
koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas
dengan pihak terkait, sehingga terjadi efisiensi dan menjamin keberlangsungan
pelayanan.
|
SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan
pelayanan
Pedoman Mini lokakarya Puskesmas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) |
|
2.
Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan didokumentasikan.
|
Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan
|
|
3.
Dilakukankajianterhadap masalah-masalah spesifik yang ada dalam proses
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk kemudian dilakukan
koreksi dan pencegahan agar tidak terulang kembali
|
SOPtentang kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik dalam
penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas. Hasil kajian terhadap
masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di
Puskesmas
|
|
4.
Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam proses
penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan.
|
Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yang potensial terjadi
dalam penyelenggaran pelayanan
|
|
5.
Penyelenggara pelayanan secara konsisten mengupayakan agar pelaksanaan
kegiatan dilakukan dengan tertib dan akurat agar memenuhi harapan dan
kebutuhan pelanggan.
|
Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan
Puskesmas, serta tindak lanjutnya.
|
|
6.
Informasi yang akurat dan konsisten diberikan kepada pengguna pelayanan dan
pihak terkait.
|
Bukti pemberian informasi kepada masyarakatkegiatan program dan pelayanan
Puskesmas. Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan
konsisten.
|
|
7.
Dilakukan perbaikan proses alur kerjauntuk meningkatkan efesiensi agar dapat
memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
|
Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan
Puskesmas
|
|
8. Ada
kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk memperoleh bantuan konsultatif jika
membutuhkan
|
|
|
9. Ada
mekanisme yang mendukung koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan
|
SOP koordinasi dalam pelaksanaan program
|
|
10. Ada
kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi, dan dukungan tehnologi
sehingga pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, tidak terjadi
penyimpangan maupun keterlambatan.
|
SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko baik dalam
pelaksanaan program maupun pelayanan di Puskesmas,
SOP tentang penyelenggaraan program, SOP tentang penyelenggaraan pelayanan, SOP tentang tertib administratif, Pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan. |
|
11.
Pelaksana kegiatan mendapat dukungan daripimpinan Puskesmas
|
|
|
Kriteria: 1.2.6. Adanya mekanisme umpan balik dan penanganan
keluhanpengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan.Keluhan dan
ketidaksesuaian pelaksanaan dimonitor, dibahas dan ditindaklanjuti oleh
penyelenggara pelayanan untuk mencegah terjadinya masalah dan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pelayanan.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Mekanisme untuk menerima umpan balik dari pengguna pelayanan diperlukan
untuk memperoleh masukan dari pengguna dan masyarakat dalam upaya perbaikan
sistem pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas.Berbagai mekanisme dapat
dipergunakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Puskesmas dengan
tehnologi informasi yang tersedia.
|
|
|
•Respons terhadap keluhan/umpan balik diwujudkan dalam upaya perbaikan
dan diinformasikan kepada pengguna pelayanan.
|
|
|
1. Ada mekanisme yang jelas untuk menerima keluhan dan umpan balik dari
pengguna pelayanan, maupunpihak terkait tentang pelayanan dan penyelenggaraan
Upaya Puskesmas.
|
SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan, media
komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik
|
|
2. Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi, dianalisa, dan
ditindaklanjuti
|
Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik
|
|
3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap keluhan dan umpan balik.
|
Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik.
|
|
4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik.
|
Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik
|
|
Standar: 1.3. Evaluasi
Evaluasi dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan, apakah sesuai dengan rencana dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan. |
|
|
Kriteria: 1.3.1. Kinerja Puskesmas danstrategi pelayanan dan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dianalisis sebagai bahan untuk
perbaikan.Hasil evaluasi dibahas dan ditindaklanjuti.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Evaluasi terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator yang
jelas sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada
periode berikutnya.
|
|
|
• Indikator penilaian untuk tiap jenis pelayanan dan Upaya/Kegiatan
Puskesmas perlu disusun, dimonitor dan dianalisis secara periodik sebagai
bahan untuk perbaikan.
|
|
|
1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja yang dilakukan oleh
Pimpinan Puskesmas dan Pelanggung jawab Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan puskesmas
|
SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab
|
|
2. Penilaian kinerja difokuskan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
|
|
|
3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan penilaian kinerja
|
Indikator-indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja
|
|
4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan Upaya Puskesmas untuk
mencapai indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas sesuai dengan target yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
|
|
|
5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan secara periodik untuk
mengetahui kemajuan dan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas
|
Rencana monitoring dan penilaian kinerja, hasil dan tindak lanjutnya
|
|
Kriteria:1.3.2. Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisis terhadap
indikator kinerja Puskesmas.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Untuk melakukan evaluasi kinerja perlu disusun ketentuan, prosedur,
indikator dan cara pengumpulan data yang jelas, dengan metode evaluasi yang
dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.
|
|
|
1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis dan diumpan balikkan pada
pihak terkait
|
Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada
pihak-pihak terkait
|
|
2. Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan acuan standar atau
jika dimungkinkan dilakukan juga kajibanding (benchmarking)dengan
Puskesmas lain
|
Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar dan kajibanding dengan
Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya
|
|
3. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki kinerja
pelaksanaan kegiatan Puskesmas
|
Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikian
kinerja
|
|
4. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan periode berikutnya
|
RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja
|
|
5. Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
|
Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
|
Komentar
Posting Komentar