BAB III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
|
BAB III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
|
||||
|
Standar: 3.1. Perbaikan mutu
dan kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan
Puskesmas, dipahami dan dilaksanakan oleh Pimpinan Puskemas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan Pelaksana.
|
||||
|
Kriteria:3.1.1. Pimpinan
Puskesmas menetapkan Penanggung jawab manajemen mutuyang bertanggung jawab
untuk mengkoordinasikan, memonitor kegiatan peningkatan mutu dan kinerja
Puskesmas dan membudayakan perbaikan kinerja yang berkesinambungan secara
konsisten dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.
|
||||
|
Pokok Pikiran:
|
||||
|
•
Supaya mutu dapat dikelola dengan baik maka perlu ditetapkan Penanggung jawab
manajemen mutu (wakil manajemen mutu) yang bertugas untuk melakukan
koordinasi, monitoring, dan membudayakan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja
secara berkesinambungan dalam upaya menjamin pelaksanaan kegiatan perbaikan
mutu dan kinerja dilakukan secara konsisten dan sistematis.
|
||||
|
•
Penanggung jawab manajemen mutu tersebut bertanggung jawab dalam menyusun pedoman
(manual) mutu dan kinerja bersama dengan Pimpinan Puskesmas yang akan menjadi
acuan bagi Pimpinan, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan
Puskesmas.
|
||||
|
Elemen Penilaian
|
Dokumen
|
|||
|
1. Pimpinan Puskesmas menetapkan
Penanggung jawabmanajemen mutu.
|
SK penanggung jawab manajemen
mutu
|
|||
|
2. Ada kejelasan tugas, wewenang
dan tanggung jawab Penanggung jawab manajemen mutu.
|
Uraian tugas,wewenang dan
tanggung jawab penanggung jawab manajemen mutu.
|
|||
|
3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu
dan Kinerja disusun bersama oleh Penanggung jawab manajemen mutu dengan
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
|
Pedoman peningkatan mutu dan
kinerja puskesmas.
|
|||
|
4. Kebijakan mutu dan tata nilai
disusun bersama dan dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman
Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan Puskesmas.
|
SK Kepala Puskesmas tentang
Kebijakan mutu.
|
|||
|
5. Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas
berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten dan
berkesinambungan.
|
Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh
jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis,
foto).
|
|||
|
Kriteria:3.1.2. Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen Mutu, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
bertanggung jawab menerapkan perbaikan kinerjayang berkesinambungan yang
tercermin dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
|
||||
|
Pokok Pikiran:
|
||||
|
•
Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja direncanakan dan dimonitor serta
ditindaklanjuti. Pimpinan dan Penanggung jawab Manajemen Mutu secara periodik
melakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas umpan balik pelanggan,
keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan
proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas,
maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas hasil
pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan.
|
||||
|
1. Ada rencana kegiatan
perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.
|
Rencana tahunan perbaikan mutu
dan kinerja puskesmas.
|
|||
|
2. Kegiatan perbaikan mutu dan
kinerja Puskesmas dilakukan sesuai dengan rencana kegiatanyang tersusun dan
dilakukan pertemuan tinjauanmanajemen yang membahas kinerja pelayanan dan
upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan.
|
Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja,
notulen tinjauan manajemen.
|
|||
|
3. Pertemuan tinjauan manajemen
membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal,
hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu jika
diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan
rekomendasi untuk perbaikan
|
SOP pertemuan tinjauan
manajemen. Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi.
|
|||
|
4. Rekomendasi hasil pertemuan
tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi.
|
Rencana tindak lanjut terhadap
temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut.
|
|||
|
Kriteria:3.1.3. Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan
bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta dalam memperbaiki mutu dan
kinerja.
|
||||
|
Pokok Pikiran:
|
||||
|
• Peningkatan mutu dan kinerja
Puskesmas memerlukan peran serta aktif baik pimpinan Puskesmas, Penanggung
jawab Upaya Puskesmas, pelaksana kegiatan dan pihak-pihak terkait, sehingga
perencanaan dan pelaksanaan perbaikan mutu dapat terwujud serta memberikan
kepuasan pada pengguna Puskesmas.
|
||||
|
1. Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan memahamitugas dan
kewajiban mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas.
|
|
|||
|
2. Pihak-pihak terkait terlibat
dan berperan aktif dalam peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas.
|
Identifikasi pihak-pihak terkait
dan peran masing-masing.
|
|||
|
3. Ide-ide yang disampaikan oleh
pihak-pihak terkait untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas
ditindaklanjuti.
|
Notulen rapat atau catatan yang
menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait.
Rencana program perbaikan mutu, dan bukti pelaksanaan.
|
|||
|
Kriteria: 3.1.4. Pimpinan
Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas melakukan evaluasi kegiatan
perbaikan kinerja melalui audit internal yang dilaksnakan secara periodik.
|
||||
|
Pokok Pikiran:
|
||||
|
•
Upaya perbaikan mutu dan kinerja perlu dievaluasi apakah mencapai
sasaran-sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan. Hasil temuan audit
internal disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab manajemen
mutu, Penanggung jawab Program/ Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.
|
||||
|
•
Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh Pimpinan dan karyawan Puskesmas, maka permasalahan
tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk ditindak
lanjuti.
|
||||
|
1. Data kinerja dikumpulkan,
dianalisis dan digunakan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
|
Laporan kinerja, Analisis data
kinerja.
|
|||
|
2. Dilakukan audit internal
secara periodik terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya
mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang
ditetapkan.
|
SOP audit internal. Pembentukan
tim audit internal. Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit
internal.
|
|||
|
3. Ada laporan dan umpan balik
hasil audit internal kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen
mutudan Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk mengambil keputusan dalam
strategi perbaikan program dan kegiatan Puskesmas.
|
Laporan hasil audit internal.
|
|||
|
4. Tindak lanjut dilakukan
terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal.
|
Laporan tindak lanjut temuan
audit internal.
|
|||
|
5. Terlaksananya rujukan untuk
menyelesaikan masalah dari hasil rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan
sendiri oleh Puskesmas.
|
SOP rujukan jika tidak dapat
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal.
|
|||
|
Kriteria:3.1.5. Adanya upaya
memberdayakan pengguna Puskesmas untuk berperan serta dalam memperbaiki
kinerja Puskesmas
|
||||
|
Pokok Pikiran:
|
||||
|
•
Sesuai dengan prinsip perbaikan mutu dan kinerja yang berfokus pada pengguna,
maka pengguna dan masyarakat diharapkan berperan serta dalam upaya perbaikan
mutu dan kinerja Puskesmas.Kegiatan pemberdayaan pengguna dan masyarakat
tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas, tetapi juga terhadap upaya perbaikan mutu. Masyarakat
dapat dilibatkan dalam memberikan masukan, ide-ide yang diperoleh dari
survei, maupun keterlibatan langsung dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan
oleh Puskesmas dalam upaya perbaikan mutu dan kinerja.
|
||||
|
•
Pemberdayaan pengguna dapat dilakukan melalui survei masyarakat desa,
musyawarah masyarakat desa atau mekanisme yang lain dalam upaya perbaikan
mutu dan kinerja Puskesmas.
|
||||
|
•
Bentuk-bentuk pemberdayaan/peran masyarakat, antara lain adalah: peran serta
dalam memberikan pelayanan, melakukan advokasi, dan melakukan pengawasan,
melalui forum-forum pemberdayaan masyarakat yang ada.
|
||||
|
1. Ada mekanisme untuk
mendapatkan asupan dari pengguna tentang kinerja Puskesmas.
|
SOP untuk mendapatkan asupan
pengguna tentang kinerja Puskesmas.
|
|||
|
2. Dilakukan survei atau masukan
melalui forum-forum pemberdayaan masyarakat untuk mengetahuibahwa kebutuhan
dan harapan pengguna terpenuhi.
|
Bukti pelaksanaan survei atau
kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat.
|
|||
|
3. Asupan dan hasil survei
maupun forum-forum pemberdayaan masyarakatdianalisis dan ditindaklanjuti.
|
Analisis dan tindak lanjut
terhadap asupan.
|
|||
|
Kriteria: 3.1.6. Peningkatan
kinerja Puskesmas dilakukan secara berkesinambungan. Jikahasil pelayanan atau
hasil Upaya/Kegiatan yang tidakmencapai target, maka dilakukan upaya
perbaikan berupa koreksi, tindakan korektif maupun tindakan preventif.
|
||||
|
Pokok Pikiran:
|
||||
|
•
Sasaran/indikator perbaikan mutu dan kinerja perlu disusun sebagai tolok ukur
upaya perbaikan mutu dan kinerja.
|
||||
|
•
Dalam penilaian kinerja Puskesmas, jika terjadi hasil yang tidak sesuai harus
ditindaklanjuti dengan koreksi, dan tindakan korektif.
|
||||
|
•
Koreksi merupakan upaya perbaikan atau pembetulan terhadap adanya suatu
kejadian atau hasil yang tidak sesuai.Kejadian atau hasil yang tidak sesuai
tersebut perlu dianalisi untuk menentukan akar penyebab masalah, untuk kemudian
dilakukan tindakan korektif. Tindakan korektif tersebut dilakukan untuk
mengatasi penyebab kejadian atau hasil yang tidak sesuai, agar tidak terulang
kembali
|
||||
|
•
Upaya preventif dilakukan dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya hasil
yang tidak sesuai.
|
||||
|
• Puskesmas harus menyusun prosedur tindakan korektif dan
prosedur tindakan preventif dalam upaya mencapai hasil yang optimal.
|
||||
|
1. Ditetapkan indikator mutu dan
kinerja yang dikumpulkan secara periodik untuk menilai peningkatan kinerja
pelayanan.
|
SK Kepala Puskesmas tentang
penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas, data hasil pengumpulan
indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik.
SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas, SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM. |
|||
|
2. Peningkatan kinerja pelayanan
tersebut sebagai akibat adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja
penyelenggaraan pelayanan
|
|
|||
|
3.Adaprosedur tindakan korektif.
|
SOP tindakan korektif.
|
|||
|
4.Ada prosedur tindakan
preventif.
|
SOP tindakan preventif.
|
|||
|
5. Hasil pelayanan/program dan
kegiatan yang tidak sesuai ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan
korektif, dan tindakan preventif.
|
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
terhadap hasil yang tidak sesuai.
|
|||
|
Kriteria:3.1.7. Dilakukan
kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja
Puskesmas.
|
||||
|
Pokok Pikiran:
|
||||
|
•
Bila dimungkinkan kegiatan kaji banding pengelolaan dan pelaksanaan Upaya/Kegiatan
Puskesmas dengan Puskesmas lain.Kegiatan kaji banding merupakan kesempatan
untuk belajar dari pengelolaan dan pelaksanaan di Puskesmas yang lain, dan
akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak untuk perbaikan pelaksanaan
Upaya/Kegiatan Puskesmas.
|
||||
|
•
Kajibanding dapat difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui
pertemuan kajibanding kinerja antar puskesmas, atau dapat dilakukan atas
insiatif beberapa puskesmas untuk bersama-sama melakukan kajibanding kinerja.
|
||||
|
• Instrumen kajibanding yang disusun untuk
membandingkan kinerja dengan puskesmas lain dapat berupa instrumen untuk
membandingkan capaian indikator-indikator kinerja atau perbandingan proses
pelaksanaan kegiatan (best practices).
|
||||
|
1. Kepala Puskesmas bersama
dengan Penanggung jawab Upaya Puskesmas menyusun rencana kaji banding.
|
Rencana kajibanding (kerangka
acuan kaji banding).
|
|||
|
2. Kepala Puskesmas bersama
dengan Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana menyusun instrumen kaji
banding.
|
Instrumen kaji banding.
|
|||
|
3. Kegiatan kaji banding
dilakukan sesuai dengan rencana kaji banding.
|
Dokumen pelaksanaan kaji
banding.
|
|||
|
4. Hasil kaji banding dianalisis
untuk mengidentifikasi peluang perbaikan.
|
Analisis hasil kaji banding.
|
|||
|
5. Disusun rencana tindak lanjut
kaji banding.
|
Rencana tindak lanjut kaji
banding.
|
|||
|
6. Dilakukan pelaksanaan tindak
lanjut kaji banding dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam
pelaksanaan program dan kegiatan.
|
|
|||
|
7. Dilakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan kaji banding, tindak lanjutdan manfaatnya.
|
Hasil evaluasi dan tindak lanjut
terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding.
|
|||
Komentar
Posting Komentar