Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis
|
|
|
|
Pelayanan Laboratorium
|
|
|
Standar: 8.1. Pelayanan laboratorium tersedia tepat waktu untuk memenuhi
kebutuhan pengkajian pasien, serta mematuhi standar, hukum dan peraturan yang
berlaku.
|
|
|
Kriteria:8.1.1. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas yang
kompeten dan berpengalaman untuk melakukan dan/atau menginterpretasikan hasil
pemeriksaan
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Petugas laboratorium yang melaksanakan dipastikan mendapat pelatihan
secara baik dan adekuat, berpengalaman, punya keterampilan dan diorientasikan
pada pekerjaannya. Petugas analis laboratorium/penunjang diagnostik diberikan
tugas, sesuai dengan latihan dan pengalamannya. Jumlah dan jenis petugas
untuk melaksanakan tes laboratorium cukup dan tersedia selama jam pelayanan
dan untuk gawat darurat. Perlu ditetapkan jenis pelayanan
laboratorium/penunjang diagnostik yang tersedia di Puskesmas.
|
|
|
Elemen Penilaian
|
Dokumen
|
|
1. Ditetapkan jenis2 pemeriksaan laboratoriumyang dapat dilakukan di
Puskesmas
|
SK tentang
jenis2 pemeriksaan laboratorium yang tersedia, SOP pemeriksaan laboratorium,
brosur pelayanan laboratorium
Panduan pemeriksaan laboratorium |
|
2. Tersedia jenis dan jumlah petugas kesehatan yang kompeten sesuai
kebutuhan dan jam buka pelayanan
|
Pola ketenagaan, persyaratan kompetensi, ketentuan jam buka pelayanan
|
|
3. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh analis/petugas yang terlatih
dan berpengalaman
|
Persyaratan kompetensi analis/petugas laboratorium
|
|
4. Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas
yang terlatih dan berpengalaman
|
Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan interpretasi hasil pemeriksaan
laboratorium
|
|
Kriteria: 8.1.2. Terdapat kebijakan dan prosedur spesifik untuk setiap
jenis pemeriksaan laboratorium
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Agar pelaksanaan pelayanan laboratorium dapat menghasilkan hasil
pemeriksaan yang tepat, maka perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur
pelayanan laboratorium mulai dari permintaan, penerimaaan, pengambilan dan
penyimpanan spesimen, pengelolaan reagen pelaksanaan pemeriksaan, penyampaian
hasil pemeriksaan kepada pihak yang membutuhkan, serta pengelolaan limbah
medis dan bahan berbahaya dan beracun (B3).
|
|
|
1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk permintaan pemeriksaan,
penerimaan spesimen, pengambilan danpenyimpan spesimen
|
Kebijakan dan SOP permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen,
pengambilan dan penyimpanan spesimen
|
|
2. Tersedia prosedur pemeriksaan laboratorium
|
SOP pemeriksaan laboratorium
|
|
3. Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan prosedur
tersebut
|
SOP pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan laboratorium, hasil
pemantauan, tindak lanjut pemantauan
|
|
4. Dilakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyerahan hasil
pemeriksaan laboratorium
|
SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil, hasil evaluasi dan tindak
lanjut hasil evaluasi
|
|
5. Tersedia kebijakan dan prosedur pemeriksaan di luar jam kerja (pada
Puskesmas rawat inap atau pada Puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar
jam kerja)
|
SK dan SOP pelayanan di luar jam kerja
|
|
6. Adakebijakan dan prosedur untuk pemeriksaan yang berisiko tinggi
(misalnya spesimen sputum, darah dan lainnya)
|
SOP pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi
|
|
7. Tersedia prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, dan alat pelindung
diri bagi petugas laboratorium
|
SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas
|
|
8. Dilakukan pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri dan
pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja
|
SOP penggunaan alat pelindung diri, SOP pemantauan terhadap penggunaan
alat pelindung diri
|
|
9. Tersedia prosedur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah
medis hasil pemeriksaan laboratorium
|
SOP pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, SOP pengelolaan limbah hasil
pemeriksaan laboratorium
|
|
10. Tersedia prosedur pengelolaan reagen di laboratorium
|
SOP pengelolaan reagen
|
|
11. Dilakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap pengelolaan limbah
medis apakah sesuai dengan prosedur
|
SOP pengelolaan limbah
|
|
Kriteria:8.1.3.Hasil pemeriksaan laboratorium selesai dan tersedia dalam
waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Pimpinan Puskesmas perlu menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk
melaporkan hasil tes laboratorium. Hasil dilaporkan dalam kerangka waktu
berdasarkan kebutuhan pasien, pelayanan yang ditawarkan, dan kebutuhan
petugas pemberi pelayanan klinis. Pemeriksaan pada gawat darurat dan di luar
jam kerja serta pada akhir minggu termasuk dalam ketentuan ini. Hasil
pemeriksaan yang urgen, seperti dari unit gawat darurat diberikan perhatian
khusus. Sebagai tambahan, bila pelayanan laboratorium dilakukan bekerja sama
dengan pihak luar, laporan hasil pemeriksaan juga harus tepat waktu sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan atau yang tercantum dalam kontrak
|
|
|
1. Pimpinan Puskesmas menetapkan waktu yang diharapkan untuk laporan
hasil pemeriksaan.
|
SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium, SK
tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien
urgen (cito)
|
|
2. Ketepatan waktu melaporkan hasil pemeriksaan yang urgen/gawat darurat
diukur.
|
SOP pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium untuk
pasien urgen/gawat darurat. Hasil pemantauan.
|
|
3. Hasil laboratorium dilaporkan dalam kerangka waktu guna memenuhi
kebutuhan pasien
|
Hasil pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium
|
|
Kriteria: 8.1.4. Ada prosedur melaporkan hasil tes diagnostik yang kritis
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Pelaporan dari tes diagnostik yang kritis adalah bagian dari pokok
persoalan keselamatan pasien. Hasil tes yang secara signifikan di luar batas
nilai normal dapat memberi indikasi risiko tinggi atau kondisi yang mengancam
kehidupan pasien. Sangat penting bagiPuskesmas untuk mengembangkan suatu
sistem pelaporan formal yang jelas menggambarkan bagaimana praktisi kesehatan
mewaspadai hasil kritis dari tes diagnostik dan bagaimana staf
mendokumentasikan komunikasi ini.
|
|
|
• Proses ini dikembangkan untuk pengelolaan hasil kritis dari tes
diagnostik untuk menyediakan pedoman bagi para praktisi untuk meminta dan
menerima hasil tes pada keadaan gawat darurat. Prosedur ini meliputi juga
penetapan tes kritis dan ambang nilai kritis bagi setiap tipe tes, oleh siapa
dan kepada siapa hasil tes kritis harus dilaporkan, dan menetapkan metode
monitoring yang memenuhi ketentuan.
|
|
|
1. Metode kolaboratif digunakan untuk mengembangkan prosedur untuk
pelaporan hasil yang kritis dan pemeriksaan diagnostik
|
SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis, rekam medis
|
|
2. Prosedur tersebut menetapkan nilai ambang kritis untuk setiap tes
|
SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis: penetapan nilai
ambang kritis untuk tiap tes
|
|
3. Prosedur tersebut menetapkan oleh siapa dan kepada siapa hasil yang
kritis dari pemeriksaan diagnostik harus dilaporkan
|
SOP pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis, rekam medis
|
|
4. Prosedur tersebut menetapkan apa yang dicatat di dalam rekam medis
pasien
|
|
|
5. Proses dimonitor untuk memenuhi ketentuan dan dimodifikasi berdasarkan
hasil monitoring
|
SOP
monitoring, hasil montiroing, tindak lanjut monitoring, rapat-rapat mengenai
monitoring pelaksanaan pelayanan laboratorium
|
|
Kriteria: 8.1.5. Reagensia esensial dan bahan lain yang diperlukan
sehari-hari selalu tersedia dan dievaluasi untuk memastikan akurasi dan
presisi hasil.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Reagensia dan bahan-bahan lain yang selalu harus ada untuk pelayanan
laboratorium bagi pasien harus diidentifikasi dan ditetapkan. Suatu proses
yang efektif untuk pemesanan atau menjamin ketersediaan reagensia esensial
dan bahan lain yang diperlukan. Semua reagensia disimpan dan didistribusikan
sesuai prosedur yang ditetapkan. Evaluasi periodik semua reagensia untuk
memastikan akurasi dan presisi hasil pemeriksaan. Pedoman tertulis memastikan
pemberian label yang lengkap dan akurat untuk reagensia dan larutan yang
digunakan.
|
|
|
1. Ditetapkan reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia
|
SK tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia
|
|
2. Reagensia esensial dan bahan lain tersedia, dan ada proses untuk
menyatakan jika reagen tidak tersedia
|
SK tentang menyatakan kapan reagensia tidak tersedia (batas buffer
stock untuk melakukan order)
|
|
3. Semua reagensia disimpan dan didistribusi sesuai pedoman dari produsen
atau instruksi penyimpanan dan distribusi yang ada pada kemasan
|
SOP penyimpanan dan distribusi reagensia
|
|
4. Tersedia pedoman tertulis yang dilaksanakan untukmengevaluasi semua
reagensia agar memberikan hasil yang akurat dan presisi
|
Panduan tertulis untuk evaluasi reagensi, bukti evaluasi dan tindak
lanjut
|
|
5. Semua reagensia dan larutan diberi label secara lengkap dan akurat
|
SOP pelabelan
|
|
Kriteria:8.1.6. Ditetapkan nilai normal dan rentang nilai yang digunakan
untuk interpretasi dan pelaporan hasil laboratorium
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Sesuai dengan peralatan dan prosedur yang dilaksanakan di laboratorium,
perlu ditetapkan nilai/rentang nilai rujukan normal untuk setiap tes yang
dilaksanakan. Rentang nilai harus tercantum dalam catatan klinis, sebagai
bagian dari laporan atau dalam dokumen terpisah dengan daftar yang baru dari
nilai-nilai yang ditetapkan kepala laboratorium. Rentang nilai harus
dilengkapi bila pemeriksaan dilaksanakan laboratorium luar. Rujukan nilai ini
disesuaikan harus dievaluasi dan direvisi apabila metode pemeriksaan berubah.
|
|
|
1. Kepala Puskesmas menetapkan nilai/rentang nilai rujukan untuk setiap
pemeriksaan yang dilaksanakan
|
SK rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium
|
|
2. Rentang nilai rujukan ini harus disertakan dalam catatanklinis pada
waktu hasil pemeriksaan dilaporkan
|
Form laporan hasil pemeriksaan laboratorium
|
|
3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium luar harus mencantumkan
rentang nilai
|
Form laporan hasil pemeriksaan laboratorium
|
|
4. Rentang nilai dievaluasi dan direvisi berkala seperlunya
|
SOP evaluasi terhadap rentang nilai, hasil evaluasi dan tindak lanjut
|
|
Kriteria:8.1.7. Pengendalian mutu dilakukan, ditindaklanjuti dan
didokumentasi untuk setiap pemeriksaan laboratorium
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Untuk menjamin mutu pelayanan laboratorium maka perlu dilakukan upaya
pengendalian mutu internal maupun eksternal di Puskesmas. Pengendalian mutu
dilakukan sesuai dengan jenis dan ketersediaan peralatan laboratorium yang
digunakan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
|
|
|
1. Tersedia kebijakan dan prosedur pengendalian mutu pelayanan
laboratorium
|
SK dan SOP pengendalian mutu laboratorium
|
|
2. Dilakukan kalibrasi atau validasi instrumen/alat ukur tepat waktu dan
oleh pihak yang kompeten sesuai prosedur
|
SOP kalibrasi dan validasi instrumen
|
|
3. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya kalibrasi atau validasi, dan
masih berlaku
|
Bukti-bukti pelaksanaan kalibrasi atau validasi
|
|
4. Apabila ditemukan penyimpangan dilakukan tindakan perbaikan
|
SOP perbaikan, bukti pelaksanaan perbaikan
|
|
5. Dilakukan pemantapan mutu eksternal terhadap pelayanan laboratorium
oleh pihak yang kompeten
|
SK tentangPME, Hasil PME.
|
|
6. Terdapat mekanisme rujukan spesimen dan pasien bila pemeriksaan
laboratorium tidak dilakukan di Puskesmas, dan Puskesmas memastikan bahwa
pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien
|
SOP rujukan laboratorium
|
|
7. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya pemantapan mutu internal dan
eksternal
|
SOP PMI dan PME, bukti pelaksanaan PMI dan PME
|
|
Kriteria: 8.1.8. Program keselamatan (safety) direncanakan, dilaksanakan,
dan didokumentasikan
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Ada program keamanan yang aktif di laboratorium dengan tingkatan sesuai
dengan risiko dan kemungkinan bahayadalam laboratorium. Program ini mengatur
praktik keamanan dan langkah-langkah pencegahan bagi staf laboratorium, staf
lain dan pasien apabila berada di laboratorium. Program laboratorium ini
merupakan program yang terintegrasi dengan program keselamatan di Puskesmas
|
|
|
• Program keselamatan di laboratorium termasuk :
o Kebijakan dan prosedur tertulis yang mendukung pemenuhan standar dan peraturan. o Kebijakan dan prosedur tertulis untuk penanganan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya. o Tersedianya peralatan keamanan sesuai praktik di laboratorium dan untuk bahaya yang dihadapi. o Orientasi bagi semua staf laboratorium untuk prosedur dan praktik keamanan kerja. o Pendidikan (in service education) untuk prosedur-prosedur baru dan pengenalan bahan berbahaya yang baru dikenali/diperoleh, maupun peralatan yang baru. |
|
|
1. Terdapat program keselamatan/keamanan laboratorium yang mengatur
risiko keselamatan yang potensialdi laboratorium dan di area lain yang
mendapat pelayanan laboratorium.
|
Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium, bukti
pelaksanaan program
|
|
2. Program ini adalah bagian dari program keselamatan di Puskesmas
|
Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium, dan Panduan
Program Keselamatan Pasien di Puskesmas
|
|
3. Petugas laboratorium melaporkan kegiatan pelaksanaan program
keselamatan kepada pengelola program keselamatan di Puskesmas sekurang-kurangnya
setahun sekali dan bila terjadi insiden keselamatan
|
SOP pelaporan program keselamatan dan pelaporan insiden, bukti laporan.
|
|
4. Terdapat kebijakan dan prosedur tertulis tentang penanganan dan
pembuangan bahan berbahaya
|
SK dan SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
|
|
5. Dilakukan identifikasi, analisis dan tindak lanjut risiko keselamatan
di laboratorium
|
SOP penerapan manajemen risiko laboratorium, bukti pelaksanaan manajemen
risiko: identifikasi risiko, analisis, dan tindak lanjut risiko
|
|
6. Staf laboratorium diberikan orientasi untuk prosedur dan praktik
keselamatan/keamanan kerja
|
SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja, bukti
pelaksanaan program orientasi
|
|
7. Staf laboratorium mendapat pelatihan/pendidikan untuk prosedur baru
dan penggunaan bahan berbahaya yang baru, maupun peralatan yang baru.
|
SOP pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru, bahan berbahaya,
peralatan baru, bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
|
|
Pelayanan obat
|
|
|
Standar: 8.2. Obat yang tersedia dikelola secara efisien untuk memenuhi
kebutuhan pasien.
|
|
|
Kriteria: 8.2.1. Berbagai jenis obat yang sesuai dengan kebutuhan
tersedia dalam jumlah yang memadai
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Untuk memenuhi kebutuhan pasien, harus ditetapkan jenis obat yang harus
tersedia untuk diresepkan dan dipesan oleh praktisi pelayanan kesehatan.
Keputusan ini didasarkan pada misi Puskesmas, kebutuhan pasien, dan jenis
pelayanan yang disiapkan. Perlu disusun suatu daftar (formularium) dari semua
obat yang ada di stok atau sudah tersedia, dari sumber luar. Dalam beberapa
kasus, undang-undang atau peraturan bisa menentukan obat dalam daftar atau
sumber obat tersebut. Pemilihan obat adalah suatu proses kerja
sama/kolaboratif yang mempertimbangkan baik kebutuhan dan keselamatan pasien
maupun kondisi ekonomisnya. Kadang-kadang terjadi kehabisan obat karena
terlambatnya pengiriman, kurangnya stok nasional atau sebab lain yang tidak
diantisipasi dalam pengendalian inventaris yang normal. Ada suatu proses
untuk mengingatkan para dokter/dokter gigi tentang kekurangan obat tersebut
dan saran untuk penggantinya.
|
|
|
1. Terdapat metode yang digunakan untuk menilai dan mengendalikan
penyediaan dan penggunaan obat
|
SOP penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat
|
|
2. Terdapat kejelasan prosedur penyediaan dan penggunaan obat
|
SOP penyediaan dan penggunaan obat
|
|
3. Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab
|
SK Penanggung jawab pelayanan obat
|
|
4. Ada kebijakan dan prosedur yang menjamin ketersediaan obat-obat yang
seharusnya ada
|
SK dan SOP tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat
|
|
5. Tersedia pelayanan obat-obatan selama tujuh hari dalam seminggu dan 24
jam pada Puskesmas yang memberikan pelayanan gawat darurat
|
SK tentang pelayanan obat 24 jam
|
|
6. Tersedia daftar formularium obat Puskesmas
|
Formularium obat
|
|
7. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat dibandingkan
dengan formularium
|
SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium, hasil evaluasi dan
tindak lanjut
|
|
8. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian peresepan dengan
formularium.
|
SOP evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium, hasil evaluasi dan
tindak lanjut
|
|
Kriteria:8.2.2. Peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat dipandu
kebijakan dan prosedur yang efektif
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Pemberian obat untuk mengobati seorang pasien membutuhkan pengetahuan
dan pengalaman yang spesifik. Puskesmas bertanggung jawab untuk
mengidentifikasi petugas dengan pengetahuan dan pengalaman sesuai persyaratan
dan yang juga diizinkan berdasarkan lisensi, sertifikasi, undang-undang atau
peraturan untuk pemberian obat. Dalam situasi emergensi, perlu diidentifikasi
petugas tambahan yang diizinkan untuk memberikan obat. Untuk menjamin agar
obat tersedia dengan cukup dan dalam kondisi baik, tidak rusak, dan tidak
kedaluwarsa, maka perlu ditetapkan dan diterapkan kebijakan pengelolaan obat
mulai dari proses analisis kebutuhan, pemesanan, pengadaan, pendistribusian,
pelayanan peresepan, pencatatan dan pelaporan
|
|
|
• Untuk Puskesmas rawat inap penggunaan obat oleh pasien/pengobatan
sendiri, baik yang dibawa ke Puskesmas atau yang diresepkan atau dipesan di
Puskesmas, diketahui dan dicatat dalam status pasien. Harus dilaksanakan
pengawasan penggunaan obat, terutama obat-obat psikotropika sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku
|
|
|
1. Terdapat ketentuan petugas yang berhak memberikan resep
|
SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep
|
|
2. Terdapat ketentuan petugas yang menyediakan obat dengan persyaratan
yang jelas
|
SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat
|
|
3. Apabila persyaratan petugas yang diberi kewenangan dalam penyediaan
obat tidak dapat dipenuhi, petugas tersebut mendapat pelatihan khusus
|
SK tentang pelatihan bagi petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat
tetapi belum sesuai persyaratan
|
|
4. Tersedia kebijakan dan proses peresepan, pemesanan, dan pengelolaan
obat
|
SK dan SOP peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat
|
|
5. Terdapat prosedur untuk menjaga tidak terjadinya pemberian obat yang
kedaluwarsa kepada pasien
|
SOP menjaga tidak terjadinya pemberian obat kedaluwarsa, pelaksanaan FIFO
dan FEFO, Kartu stok/kendali
|
|
6. Dilakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan obat oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara teratur
|
Bukti pelaksanaan pengawasan
|
|
7. Terdapat ketentuan siapa yang berhak menuliskan resep untuk obat-obat
tertentu (misal psikotropika dan narkotika)
|
SK dan SOP peresepan psikotropika dan narkotika
|
|
8. Ada kebijakan dan prosedur penggunaan obat-obatan pasien rawat inap,
yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga pasien
|
SK dan SOP penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga
|
|
9. Penggunaan obat-obatan psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain
yang berbahaya diawasi dan dikendalikan secara ketat
|
SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika
|
|
Kriteria: 8.2.3. Ada jaminan kebersihan dan keamanan dalam penyimpanan,
penyiapan, dan penyampaian obat kepada pasien serta penatalaksanaan obat
kedaluwarsa/rusak
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Agar obat layak dikonsumsi oleh pasien, maka kebersihan dan keamanan
terhadap obat yang tersedia harus dilakukan mulai dari proses pengadaan,
penyimpanan, pendistribusian, dan penyampaian obat kepada pasien serta
penatalaksanaan obat kedaluwarsa/rusak. Puskesmas menetapkan kebijakan dan
prosedur dalam penyampaian obat kepada pasien agar pasien memahami indikasi,
dosis, cara penggunaan obat, dan efek samping yang mungkin terjadi
|
|
|
1. Terdapatpersyaratan penyimpanan obat
|
SOP penyimpanan obat
|
|
2. Penyimpanan dilakukan sesuai dengan persyaratan
|
|
|
3. Pemberian obat kepada pasien disertai dengan label obat yang jelas
(mencakup nama, dosis, cara pemakaian obat dan frekuensi penggunaannya)
|
SOP pemberian obat kepada pasien dan pelabelan
|
|
4. Pemberian obat disertai dengan informasi penggunaan obat yang memadai
dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien/keluarga pasien
|
SOP pemberian informasi penggunaan obat
|
|
5. Petugas memberikan penjelasan tentang kemungkinan terjadi efek samping
obat atau efek yang tidak diharapkan
|
SOP pemberian informasi tentang efek samping obat atau efek yang tidak
diharapkan
|
|
6. Petugas menjelaskan petunjuk tentang penyimpanan obat di rumah
|
SOP tentang petunjuk penyimpanan obat di rumah
|
|
7. Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan obat yang kedaluwarsa/rusak
|
SK dan SOP penanganan obat kedaluwarsa/rusak
|
|
8. Obat kedaluwarsa/rusak dikelola sesuai kebijakan dan prosedur.
|
SK dan SOP penanganan obat kedaluwarsa/rusak
|
|
Kriteria:8.2.4. Efek samping yang terjadi akibat pemberian obat-obat yang
diresepkan atau riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu harus
didokumentasikan dalam rekam medis pasien
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Pasien, dokternya, perawat dan petugas kesehatan yang lain bekerja
bersama untuk memantau pasien yang mendapat obat. Tujuan pemantauan adalah
untuk mengevaluasi efek pengobatan terhadap gejala pasien atau penyakitnya
dan untuk mengevaluasi pasien terhadap Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD).
|
|
|
• Berdasarkan pemantauan, dosis atau jenis obat bila perlu dapat
disesuaikan. Sudah seharusnya dilakukan pemantauan secara ketat respons pasien
terhadap dosis pertama obat yang baru diberikan kepada pasien. Pemantauan
dimaksudkan untuk mengidentifikasi respons terapetik yang diantisipasi maupun
reaksi alergik, interaksi obat yang tidak diantisipasi, untuk mencegah risiko
bagi pasien. Memantau efek obat termasuk mengobservasi dan mendokumentasikan
setiap KTD.
|
|
|
• Perlu disusun kebijakan tentang identifikasi, pencatatan dan pelaporan
semua KTD yang terkait dengan penggunaan obat, misalnya sindroma Stephen
Johnson, KIPI dan lainnya. Puskesmas membangun suatu mekanisme pelaporan dari
KTD.
|
|
|
1. Tersedia prosedur pelaporan efek samping obat
|
SOP pelaporan efek samping obat
|
|
2. Efek samping obat didokumentasikan dalam rekam medis
|
|
|
3. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk mencatat, memantau, dan
melaporkan bila terjadi efek samping penggunaan obat dan KTD, termasuk
kesalahan pemberian obat
|
SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, KTD,
|
|
4. Kejadian efek samping obat dan KTD ditindaklanjuti dan
didokumentasikan
|
SOP tindak lanjut efek samping obat dan KTD
|
|
Kriteria: 8.2.5. Kesalahan obat (medication errors) dilaporkan melalui
proses dan dalam kerangka waktu yang ditetapkan oleh Puskesmas
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Puskesmas mempunyai proses untuk mengidentifikasi dan melaporkan
kesalahan obat dan near miss-Kejadian Nyaris Cedera (KNC). Proses termasuk
mendefinisikan suatu kesalahan obat dan KNC, menggunakan format pelaporan
yang ditentukan serta mengedukasi staf tentang proses dan pentingnya
pelaporan. Definisi-definisi dan proses-proses dikembangkan melalui proses
kerjasama yang mengikutsertakan semua yang terlibat di berbagai langkah dalam
manajemen obat. Proses pelaporan adalah bagian dari program mutu dan program
keselamatan pasien di Puskesmas. Perbaikan dalam proses pengobatan dan
pelatihan staf digunakan untuk mencegah kesalahan di kemudian hari.
|
|
|
1. Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan
pemberian obat dan KNC
|
SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC
|
|
2. Kesalahan pemberian obat dan KNC dilaporkan tepat waktu menggunakan
prosedur baku
|
Laporan kesalahan pemberian obat dan KNC
|
|
3. Ditetapkan petugas kesehatan yang bertanggung jawab mengambil tindakan
untuk pelaporan diidentifikasi
|
SK Penanggung jawab tindak lanjut pelaporan
|
|
4. Informasi pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC digunakan untuk
memperbaiki proses pengelolaan dan pelayanan obat.
|
Laporan dan bukti perbaikan
|
|
Kriteria:8.2.6. Obat-obatan emergensi tersedia, dimonitor dan aman
bilamana disimpan di luar farmasi.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Bila terjadi kegawatdaruratan pasien, akses cepat terhadap obat
emergensi yang tepat adalah sangat penting. Perlu ditetapkan lokasi
penyimpanan obat emergensi di tempat pelayanan dan obat-obat emergensi yang
harus disuplai ke lokasi tersebut. Untuk memastikan akses ke obat emergensi
bilamana diperlukan, perlu tersedia prosedur untuk mencegah penyalahgunaan,
pencurian atau kehilangan terhadap obat dimaksud. Prosedur ini memastikan
bahwa obat diganti bilamana digunakan, rusak atau kedaluwarsa. Keseimbangan
antara akses, kesiapan, dan keamanan dari tempat penyimpanan obat emergensi
perlu dipenuhi.
|
|
|
1. Obat emergensi tersedia pada unit-unit dimana akan diperlukan atau
dapat terakses segera untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi
|
SK dan SOP penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja. Daftar obat
emergensi di unit pelayanan
|
|
2. Ada kebijakan yang menetapkan bagaimana obat emergensi disimpan,
dijaga dan dilindungi dari kehilangan atau pencurian
|
SOP penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan
|
|
3. Obat emergensi dimonitor dan diganti secara tepat waktu sesuai
kebijakan Puskesmas setelah digunakan atau bila kedaluwarsa atau rusak
|
SOP monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja. Hasil monitoring
dan tindak lanjut.
|
|
Pelayanan Radiodiagnostik (jika tersedia)
|
|
|
Standar:8.3. Pelayanan radiodiagnostik disediakan sesuai kebutuhan
pasien, dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten, dan mematuhi persyaratan
perundangan yang berlaku
|
|
|
Kriteria: 8.3.1. Pelayanan radiodiagnostik disediakan untuk memenuhi
kebutuhan pasien, dan memenuhi standar nasional, perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pada masyarakat di wilayah kerja,
dan kebutuhan pemberi pelayanan klinis, dapat disediakan pelayanan
radiodiagnostik sebagai upaya untuk meningkatkan ketepatan dalam menetapkan
diagnosis.
|
|
|
• Pelayanan radiodiagnostik tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk menjaga keselamatan
pasien, masyarakat dan petugas.
|
|
|
1. Pelayanan radiodiagnostik memenuhi standar nasional, undang-undang dan
peraturan yang berlaku.
|
SK dan SOP tentang jenis dan pelaksanaan pelayanan radiodiagnostik
Peraturan perundangan tentang pelayanan radiodiagnostik |
|
2. Pelayanan radiodiagnostik dilakukan secara adekuat, teratur, dan
nyaman untuk memenuhi kebutuhan pasien.
|
SOP pelayanan radiodiagnostik
|
|
Kriteria: 8.3.2. Ada program pengamanan radiasi, dilaksanakan dan
didokumentasi
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Puskesmas memiliki suatu program aktif dalam keamanan radiasi yang
meliputi semua komponen pelayanan radiodiagnostik. Program keamanan radiologi
mencerminkan antisipasirisiko dan bahaya yang dihadapi. Program mengatur
praktik yang aman dan langkah pencegahan bahaya untuk petugas radiologi
karyawan lain, dan pasien. Program ini dikoordinasi dengan program
keselamatan Puskesmas.
|
|
|
• Program pengelolaan keamanan radiasi termasuk :
- Kebijakan dan prosedur tertulis yang menunjang kesesuaian dengan standar, undang-undangdan peraturan yang berlaku. - Kebijakan dan prosedur tertulis untuk penanganan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya. - Ketersediaan alat pelindung diri yang sesuai dengan praktik dan antisipasi bahaya yang dihadapi. - Ada orientasi bagi staf radiologi dan diagnostik imajing untuk prosedur dan praktik keselamatan kerja. - Ada pendidikan/pelatihan inhouse untuk prosedur baru atau adanya bahan berbahaya yang baru diketahui dan digunakan. |
|
|
1. Terdapat program keamanan radiasi yang mengatur risiko keamanan dan
antisipasi bahaya yang bisa terjadi di dalam atau di luar unit kerja
|
Kerangka acuan program dan SOP pengamanan radiasi
|
|
2. Program keamanan merupakan bagian dari program keselamatan di
Puskesmas, dan wajib dilaporkan sekurang-kurangnya sekali setahun atau bila
ada kejadian
|
Kerangka acuan program dan dokumen program keselamatan di Puskesmas
|
|
3. Kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur dan memenuhi standar
terkait, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
|
Kebijakan dan SOP tentang pemenuhan standar dan peraturan perundangan
penggunaan peralatan radiodiagnostik
Peraturan perundangan tentang pelayanan radiodiagnostik |
|
4. Kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur penanganan dan pembuangan
bahan infeksius dan berbahaya.
|
SK dan SOP penangan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya
|
|
5. Risiko keamanan radiasi yang diidentifikasi diimbangi dengan prosedur
atau peralatan khusus untuk mengurangi risiko (seperti apron timah, badge
radiasi dan yang sejenis)
|
SOP manajemen risiko pelayanan radiodiagnostik, SOP penggunaan peralatan
khusus untuk mengurangi risiko radiasi
|
|
6. Petugas pemberi pelayanan radiodiagnostik diberi orientasi tentang
prosedur dan praktik keselamatan
|
SOP program orientasi, pelaksanaan program orientasi, evaluasi dan tindak
lanjut program evaluasi. Bukti pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut
|
|
7. Petugas pemberi pelayanan radiodiagnostik mendapat pendidikan untuk
prosedur baru dan bahan berbahaya
|
SOP pendidikan untuk prosedur baru dan bahan berbahaya, bukti
pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut
|
|
Kriteria:8.3.3. Staf yang kompeten dengan pengalaman memadai,
melaksanakan pemeriksaan radiodiagnostik menginterpretasi hasil, dan
melaporkan hasil pemeriksaan.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Pimpinan Puskesmas menetapkan petugas pemberi pelayanan radiodiagnostik
yang melaksanakan pemeriksaan diagnostik, siapa yang kompeten
menginterpretasi hasil atau memverifikasi dan membuat laporan hasil.
|
|
|
• Petugas tersebut mendapat latihan yang baik dan memadai, berpengalaman,
dan keterampilan yang memadai.
|
|
|
1. Ditetapkan petugas yang melakukan pemeriksaan diagnostik
|
SK penanggung jawab dan petugas pemeriksaan radiodiagnostik
|
|
2. Tersedia petugas yang kompeten dan pengalaman yang memadai
melaksanakan pemeriksaan radiodiagnostik
|
SK tentang persyaratan penanggung jawab dan petugas pemeriksaan
radiodiagnostik, pola ketenagaan, profil pegawai dan kesesuaian dengan
persyaratan
|
|
3. Petugas yang kompeten dan pengalaman yang memadai menginterpretasi
hasil pemeriksaan.
|
SK tentang ketentuan petugas yang menginterpretasi hasil pemeriksaan
radiodiagnostik
|
|
4. Petugas yang kompeten yang memadai, memverifikasi dan membuat laporan
hasil pemeriksaan
|
SK tentang ketentuan petugas yang memverifikasi dan membuat laporan hasil
pemeriksaan radiodiagnostik
|
|
5. Tersedia staf dalam jumlah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan
pasien
|
Pola ketenagaan, pemenuhan terhadap pola ketenagaan, tindak lanjut jika
tidak sesuai
|
|
Kriteria: 8.3.4. Hasil pemeriksaan radiologi tersedia tepat waktu sesuai
ketentuan yang ditetapkan.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Jangka waktu pelaporan hasil pemeriksaan radiologi diagnostik perlu
ditetapkan. Hasil yang dilaporkan dalam kerangka waktu didasarkan pada
kebutuhan pasien, pelayanan yang ditawarkan, dan kebutuhan pemberi pelayanan
klinis. Kebutuhan tes untuk pelayanan gawat darurat, pemeriksaan di luar jam
kerja serta akhir minggu termasuk dalam ketentuan ini.
|
|
|
• Hasil pemeriksaan radiologi yang cito untuk pasien gawat darurat harus
diberi perhatian khusus dalam proses pengukuran mutu. Hasil pemeriksaan radiodiagnostik
yang dilaksanakan dengan kontrak pelayanan oleh pihak di luar Puskesmas
dilaporkan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan dalam kontrak.
|
|
|
1. Kepala Puskesmas menetapkan tentang harapan waktu pelaporan hasil
pemeriksaan.
|
SK tentang waktu pelaporan hasil pemeriksaan
|
|
2. Ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan diukur, dimonitor, dan
ditindaklanjuti
|
SOP monitoring ketepatan waktu, hasil monitoring, dan tindak lanjut
monitoring
|
|
3. Hasil pemeriksaan radiologi dilaporkan dalam kerangka waktu untuk
memenuhi kebutuhan pasien
|
|
|
Kriteria:8.3.5. Semua peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan
radiologi dan diagnostik imajing diperiksa, dirawat dan dikalibrasi secara
teratur, dan disertai catatan memadai yangdipelihara dengan baik.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Petugas radiologi bekerja untuk menjamin bahwa semua peralatan
berfungsi dengan baik pada tingkatan yang dapat diterima dan aman bagi para
operator. Program pengelolaan peralatan radiologi meliputi:
o Identifikasi dan inventarisasi peralatan. o Asesmen penggunaan peralatan melalui inspeksi, testing, kalibrasi, perawatan. o Monitoring dan bertindak terhadap laporan peralatan bila ada peringatan bahaya, penarikan kembali, laporan insiden, masalah dan kegagalan. o Mendokumentasi program pengelolaan |
|
|
• Frekuensi testing, perawatan, dan kalibrasi berhubungan dengan
pemakaian peralatan dan riwayat pelayanannya didokumentasi /dicatat.
|
|
|
1. Ada program pemeliharaan peralatan radiologi dan dilaksanakan
|
Kerangka acuan atau panduan program pemeliharan peralatan radiologi
|
|
2. Program termasuk inventarisasi peralatan
|
Panduan program, daftar inventaris
|
|
3. Program termasuk inspeksi dan testing peralatan
|
Panduan program, jadwal inspeksi dan testing, bukti inspeksi dan testing
|
|
4. Program termasuk kalibrasi dan perawatan peralatan
|
Panduan kalibrasi dan perawatan peralatan, bukti kalibrasi dan perawatan
|
|
5. Program termasuk monitoring dan tindak lanjut
|
Panduan monitoring dan tindak lanjut, bukti monitoring, bukti tindak
lanjut
|
|
6. Ada dokumentasi yang adekuat untuk semua testing, perawatan dan
kalibrasi peralatan
|
Dokumen hasil testing, perawatan, dan kalibrasi peralatan
|
|
Kriteria:8.3.6. Film X-ray dan perbekalan lain tersedia secara teratur.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Kebutuhan akan film, reagensia dan perbekalan lain ditetapkan secara
teratur untuk menjamin pelayanan dapat diberikan sesuai kebutuhan dan tepat
waktu. Proses untuk memesan atau menjamin tersedianya film, reagensia dan
perbekalan penting lain perlu dilaksanakan secara efektif.
|
|
|
• Semua perbekalan disimpan dan distribusi sesuai prosedur yang
ditetapkan yang memasukkan juga rekomendasi perusahaan pembuat. Evaluasi
periodik dari reagen sesuai rekomendasi pembuat menjamin akurasi dan presisi
hasil pemeriksaan.
|
|
|
1. X-ray film, reagensia dan semua perbekalan penting ditetapkan
|
SK tentang film, reagensia, dan perbekalan yang harus disediakan
|
|
2. X-ray film, reagensia dan perbekalan penting lain tersedia
|
|
|
3. Semua perbekalan di simpan dan didistribusi sesuai dengan pedoman
|
SOP penyimpanan dan distribusi perbekalan
|
|
4. Semua perbekalan dievaluasi secara periodik untuk akurasi dan
hasilnya.
|
SOP monitoring ketersediaan perbekalan, hasil monitoring, dan tindak
lanjut
|
|
5. Semua perbekalan diberi label secara lengkap dan akurat
|
Pemberian label pada semua perbekalan
|
|
Kriteria: 8.3.7. Pelayanan radiologi dikelola, dipimpin, dan dilaksanakan
oleh petugas yang kompeten
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Pelayanan radiodiagnostik yang berada di Puskesmas dipimpin oleh
seorang yang kompeten sesuai dengan pelatihan yang terdokumentasi, keahlian,
dan pengalaman, sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Individu ini
secara profesional bertanggung jawab atas fasilitas dan pelayanan radiologi.
|
|
|
• Bila individu ini memberikan konsultasi klinis atau pendapat medis maka
dia harus seorang dokter, sedapat mungkin seorang spesialis radiologi.
Pelaksanaan pelayanan radiologi dilakukan oleh petugas radiografer yang
kompeten
|
|
|
• Tanggung jawab pimpinan radiologi termasuk:
o Mengembangkan, melaksanakan, mempertahankan kebijakan dan prosedur. o Pengawasan administrasi. o Mempertahankan (maintaining) setiap program kontrol mutu yang perlu. o Memberikan rekomendasi pelayanan radiologi dan diagnostik imajing di luar. o Memonitor dan me-review semua pelayanan radiologi yang tersedia. |
|
|
1. Pelayanan radiologi dibawah pimpinan seseorang yang kompeten
|
SK tentang persyaratan penanggung jawab pelayanan radiodiagnostik
|
|
2. Pelayanan radiologi dilaksanakan oleh petugas yang kompeten.
|
SK tentang persyaratan pelaksana pelayanan
|
|
3. Penanggung jawab pelayanan radiologi mengembangkan, melaksanakan,
mempertahankan kebijakan dan prosedur, ditetapkan dan dilaksanakan.
|
Bukti pengembangan kebijakan dan prosedur, pelaksanaan monitoring, hasil
monitoring dan tindak lanjut
|
|
4. Penanggung jawab pelayanan radiologi melakukan pengawasan administrasi
ditetapkan dan dilaksanakan.
|
SOP monitoring administrasi radiodiagnostik
|
|
5. Penanggung jawab pelayanan radiologi mempertahankan program kontrol mutu
ditetapkan dan dilaksanakan.
|
Panduan pengendalian mutu pelayanan radiodiagnostik, pelaksanaan
pengendalian, pelaporan, tindak lanjut
|
|
6. Penanggung jawab pelayanan memantau dan me-review pelayanan
radiologi yang disediakan
|
Hasil pemantauan dan review pelayanan radiologi, tindak lanjut
hasil pemantauan dan review
|
|
Kriteria:8.3.8. Ada prosedur kontrol mutu, dilaksanakan dan
didokumentasikan.
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Sistem kontrol mutu yang baik adalah penting untuk dapat memberikan
pelayanan radiodiagnostik yang unggul.
|
|
|
• Prosedur kontrol mutu termasuk:o Validasi metode tes yang digunakan
untuk akurasi dan presisi
o Pengawasan harian hasil pemeriksaan imajing oleh staf radiologi yang kompeten o Langkah perbaikan cepat bila ditemukan kekurangan (deficiency) teridentifikasi.. o Pendokumentasian hasil dan langkah-langkah perbaikan. |
|
|
1. Ada program kontrol mutu untuk pelayanan radiodiagnostik, dan
dilaksanakan.
|
Panduan program pengendalian mutu
|
|
2. Program kontrol mutu termasuk validasi metode tes.
|
Panduan program pengendalian mutu
|
|
3. Program kontrol mutu termasuk pengawasan harian hasil pemeriksaan.
|
Panduan program pengendalian mutu
|
|
4. Program kontrol mutu termasuk perbaikan cepat bila ditemukan
kekurangan.
|
Panduan program pengendalian mutu
|
|
5. Program kontrol mutu termasuk pendokumentasian hasil dan
langkah-langkah perbaikan.
|
Panduan program pengendalian mutu
|
|
Manajemen informasi – rekam medis
|
|
|
Standar : 8.4. Kebutuhan data dan informasi asuhan bagi petugas
kesehatan, pengelola sarana, dan pihak terkait di luar organisasi dapat
dipenuhi melalui proses yang baku.
|
|
|
Kriteria:8.4.1. Ada pembakuan kode klasifikasi diagnosis, kode prosedur,
simbol, dan istilah yang dipakai
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Standarisasi terminologi, definisi, kosakata dan penamaan memfasilitasi
pembandingan data dan informasi di dalam maupun di luar Puskesmas (fasilitas
kesehatan rujukan). Keseragaman penggunaan kode diagnosa dan kode
prosedur/tindakan mendukung pengumpulan dan analisis data.
|
|
|
• Singkatan dan simbol juga distandarisasi dan termasuk daftar “yang
tidak boleh digunakan”. Standarisasi tersebut konsisten dengan standar lokal
dan nasional yang berlaku.
|
|
|
1. Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi lain
yang konsisten dan sistematis
|
SK tentang standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang
digunakan
|
|
2. Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi yang
disusun oleh Puskesmas (minimal 10 besar penyakit)
|
Standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi di Puskesmas
|
|
3. Dilakukan pembakuan singkatan-singkatan yang digunakan dalam pelayanan
sesuai dengan standar nasional atau lokal
|
Pembakuan singkatan yang digunakan
|
|
Kriteria:8.4.2. Petugas memiliki akses informasi sesuai dengan kebutuhan
dan tanggung jawab pekerjaan
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Berkas
rekam medis pasien adalah suatu sumber informasi utama mengenai proses asuhan
dan perkembangan pasien, sehingga merupakan alat komunikasi yang penting.
Agar informasi ini berguna dan mendukung asuhan pasien keberlanjutan, maka
perlu tersedia selama pelaksanaan asuhan pasien dan setiap saat dibutuhkan,
serta dijaga selalu diperbaharui (up to date).
|
|
|
• Catatan
medis keperawatan dan catatan pelayanan pasien lainnya tersedia untuk semua
praktisi kesehatan pasien tersebut. Kebijakan Puskesmas mengidentifikasi
praktisi kesehatan mana saja yang mempunyai akses ke berkas rekam medis
pasien untuk menjamin kerahasiaan informasi pasien.
|
|
|
1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur akses petugas terhadap informasi medis
|
SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis
|
|
2. Akses petugas terhadap informasiyang dibutuhkan dilaksanakan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab
|
|
|
3. Akses petugas terhadap informasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan
dan prosedur
|
|
|
4. Hak untuk mengakses informasi tersebut mempertimbangkan tingkat
kerahasiaan dan keamanan informasi
|
|
|
Kriteria: 8.4.3. Adanya sistem yang memandu penyimpanan dan pemrosesan
rekam medis
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Puskesmas menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan yang menjadi
pedoman retensi berkas rekam medis pasien dan data serta informasi lainnya.
Berkas rekam medis klinis pasien, serta data dan informasi lainnya disimpan
(retensi) untuk suatu jangka waktu yang cukup dan mematuhi peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku guna mendukung asuhan pasien, manajemen,
dokumentasi yang sah secara hukum, riset dan pendidikan. Kebijakan tentang
penyimpanan (retensi) konsisten dengan kerahasiaan dan keamanan informasi
tersebut. Ketika periode retensi yang ditetapkan terpenuhi, maka berkas rekam
medis klinis pasien dan catatan lain pasien, data serta informasi dapat
dimusnahkan dengan semestinya.
|
|
|
1. Puskesmas mempunyai rekammedis bagi setiap pasien dengan metoda identifikasi
yang baku
|
SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi
|
|
2. Sistem pengkodean, penyimpanan, dan dokumentasi memudahkan petugas
untuk menemukan rekam pasien tepat waktu maupun untuk mencatat pelayanan yang
diberikan kepada pasien
|
SK tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis
|
|
3. Ada kebijakan dan prosedur penyimpanan berkas rekam medis dengan
kejelasan masa retensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
|
SK dan SOP penyimpanan rekam medis
|
|
Kriteria: 8.4.4. Rekamberisi informasi yang memadai dan dijaga
kerahasiaannya tentang identifikasi pasien, dokumentasi prosedur kajian,
masalah, kemajuan pasien dan hasil asuhan
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Kelengkapan isi rekam medis diperlukan untuk menjamin kesinambungan
pelayanan, memantau kemajuan respons pasien terhadap asuhan yang diberikan.
Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur kelengkapan rekam medis.
|
|
|
• Privasi dan kerahasiaan data serta informasi wajib dijaga, terutama
data dan informasi yang sensitif. Keseimbangan antara berbagi (sharing) data
dan kerahasiaan data perlu diatur. Perlu ditetapkan tingkat privasi dan
kerahasiaan yang harus dijaga untuk kategori beragam informasi (misalnya:
rekam medis pasien, data riset dan lainnya).
|
|
|
1. Isi rekam medis mencakup diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan, dan
kontinuitas asuhan yang diberikan
|
SK tentangisi rekam medis
|
|
2. Dilakukan penilaian dan tindak lanjut kelengkapan dan ketepatan isi
rekam medis
|
SOP penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, bukti
pelaksanaan penilaian, hasil dan tindak lanjut penilaian
|
|
3. Tersedia prosedur menjaga kerahasiaan rekam medis
|
SOP kerahasiaan rekam medis
|
|
Manajemen KeamananLingkungan
|
|
|
Standar : 8.5. Lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum, regulasi
dan perizinan yang berlaku.
|
|
|
Kriteria:8.5.1. Lingkungan fisik Puskesmas, instalasi listrik, air,
ventilasi, gas dan sistim lain yang dipersyaratkan diperiksa secara rutin,
dipelihara, dan diperbaiki bila perlu
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Untuk menjamin keamanan pasien/keluarga yang berkunjung ke Puskesmas,
perlu dilakukan monitoring secara rutin, pemeliharaan, dan perbaikan bila
terjadi kerusakan pada fisik bangunan Puskesmas termasuk di dalamnya
instalasi listrik, air, ventilasi, gas, dan sistem lain. Pemantauan,
pemeliharaan, dan perbaikan dipandu oleh kebijakan dan prosedur, dan
dilakukan oleh petugas yang kompeten.
|
|
|
1. Kondisi fisik lingkungan Puskesmas dipantau secara rutin.
|
SOP pemantauan lingkungan fisik Puskesmas, jadwal pelaksanaan, bukti
pelaksanaan
|
|
2. Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas dan sistem lain yang
digunakan dipantau secara periodik oleh petugas yang diberi tanggung jawab
|
SOP pemeliharaan dan pemantauaninstalasi listrik, air, ventilasi, gas dan
sistem lain, bukti pemantauan dan tindak lanjut
|
|
3. Tersedia sarana untuk menanganimasalah listrik/api apabila terjadi
kebakaran
|
SOP jika terjadi kebakaran, ketersediaan APAR, pelatihan penggunaan APAR,
pelatihan jika terjadi kebakaran
|
|
4. Tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan
perbaikan
|
SK dan SOP pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan
|
|
5. Inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dilakukan
sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan
|
|
|
6. Dilakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut inspeksi,
pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan yang telah dilakukan.
|
Dokumentasi pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan
|
|
Kriteria : 8.5.2. Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan
bahan berbahaya serta pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya dilakukan
berdasarkan perencanaan yang memadai
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Bahan dan limbah berbahaya perlu diidentifikasi dan dikendalikan secara
aman, yang meliputi bahan kimia, bahan, gas dan uap berbahaya serta limbah
medis dan infeksius lain sesuai ketentuan. Harus disusun rencana pengendalian
bahan dan limbah berbahaya dan ditetapkan proses untuk:
o inventarisasi bahan dan limbah berbahaya; o penanganan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya; o pelaporan dan investigasi dari tumpahan, paparan (exposure) dan insiden lainnya; o pembuangan limbah berbahaya yang benar; o peralatan dan prosedur perlindungan yang benar pada saat penggunaan, ada tumpahan (spill) atau paparan (exposure); o pendokumentasian, meliputi setiap izin dan perizinan/lisensi atau ketentuan persyaratan lainnya; o pemasangan label yang benar pada bahan dan limbah berbahaya. |
|
|
1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur inventarisasi, pengelolaan,
penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya
|
SK dan SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan
berbahaya
|
|
2. Ditetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dan pembuangan limbah
berbahaya
|
SK dan SOP pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya
|
|
3. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
kebijakan dan prosedur penanganan bahan berbahaya
|
SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan
berbahaya, bukti pemantauan, dan tindak lanjut
|
|
4. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
kebijakan dan prosedur penanganan limbah berbahaya
|
SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah
berbahaya, bukti pemantauan, dan tindak lanjut
|
|
Kriteria :8.5.3. Perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif untuk
menjamin keamanan lingkungan fisik dikelola oleh petugas yang kompeten
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Untuk mengelola risiko di lingkungan dimana pasien dirawat dan staf
bekerja memerlukan perencanaan. Rencana tahunan perlu disusun, yang meliputi:
a) Keselamatan dan Keamanan. Keselamatan adalah suatu keadaan tertentu dimana gedung, halaman/ground dan peralatan tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pasien, staf dan pengunjung. Keamanan adalah proteksi dari kehilangan, pengrusakan dan kerusakan, atau akses serta penggunaan oleh mereka yang tidak berwenang. b) Bahan berbahaya, yang meliputi: penanganan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya lainnya harus dikendalikan dan limbah bahan berbahaya dibuang secara aman. c) Manajemen emergensi, yaitu tanggapan terhadap wabah, bencana dan keadaan emergensi direncanakan dan efektif. d) Pengamanan kebakaran: Puskesmas wajib melindungi properti dan penghuninya dari kebakaran dan asap. e) Peralatan medis: untuk mengurangi risiko, peralatan dipilih, dipelihara dan digunakan sesuai dengan ketentuan. f) Sistem utilitas, meliputi listrik, air dan sistem pendukung lainnya dipelihara untuk meminimalkan risiko kegagalan pengoperasian. |
|
|
• Rencana tersebut didokumentasikan dan di up-date yang merefleksikan keadaan-keadaan
terkini dalam lingkungan Puskesmas. Ada proses untuk me-review dan
meng-update
|
|
|
1. Ada rencana program untuk menjamin lingkungan fisik yang aman
|
Rencana program keamanan lingkungan fisik Puskesmas
|
|
2. Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan
pelaksanaan program untuk menjamin lingkungan fisik yang aman
|
SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan fisik Puskesmas
|
|
3. Program tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan
pelatihan petugas, pemantauan, dan evaluasi
|
Rencana program keamanan lingkungan fisik Puskesmas memuat:perencanaan,
pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan petugas, pemantauan, dan evaluasi
|
|
4. Dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
program tersebut.
|
Bukti pelaksanaan program, evaluasi, dan tindak lanjut
|
|
Manajemen Peralatan
|
|
|
Standar:8.6. Peralatandikelola dengan tepat.
|
|
|
Kriteria:8.6.1. Peralatanditempatkan di lingkungan pelayanan dengan tepat
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Untuk menjaga agar peralatan siap pakai dan dalam kondisi baik pada
saat dibutuhkan maka Puskesmas perlu menetapkan ketentuan dan prosedur
kebersihan dan sterilisasi alat-alat yang perlu disterilkan, dan menempatkan
alat yang siap pakai pada tempat yang tepat sesuai persyaratan dan fungsi
alat.
|
|
|
1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur untuk memisahkan alat yang bersih
dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan
perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan
persyaratan khusus untuk peletakannya
|
SK dan SOP memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang
memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak
siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk
peletakannya
|
|
2. Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat yang perlu disterilkan
|
SOP sterilisasi
|
|
3. Dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur secara berkala
|
SOP pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan sterilisasi
instrumen, SK petugas pemantau, bukti pelaksanaan pemantauan, hasil
pemantauan, tindak lanjut pemantauan
|
|
4. Apabila memperoleh bantuan peralatan, persyaratan-persyaratan fisik,
tehnis, maupun petugas yang berkaitan dengan operasionalisasi alat tersebut
dapat dipenuhi
|
SOP tentang penanganan bantuan peralatan
|
|
Kriteria :8.6.2.Peralatandipelihara dan dikalibrasi secara rutin
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Untuk menjamin ketersediaan dan berfungsi/laik pakainya peralatan
medis, Puskesmas:
o melakukan inventarisasi peralatan medis; o melakukan pemeriksaan peralatan medis secara teratur; o melakukan uji coba peralatan medis sesuai dengan penggunaan dan ketentuannya; o melaksanakan pemeliharaan; o melakukan inventarisasi peralatan yang harus dikalibrasi; o memastikan bahwa alat yang perlu dikalibrasi, dilakukan kalibrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. |
|
|
• Pemeliharaan alat dilakukan oleh petugas yang kompeten yang ditetapkan
oleh Kepala Puskesmas. Peralatan diperiksa dan diuji coba sejak masih baru
dan seterusnya, sesuai umur dan penggunaan peralatan tersebut atau sesuai
instruksi pabrik. Pemeriksaan, hasil uji coba dan setiap kali pemeliharaan,
dan kalibrasi didokumentasikan.
|
|
|
1. Dilakukaninventarisasi peralatan yang
ada di Puskesmas
|
Daftar inventaris peralatan klinis di Puskesmas
|
|
2. Ditetapkan Penanggung jawab pengelola alat ukur dan dilakukan kalibrasi
atau yang sejenis secara teratur, dan ada buktinya
|
SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi
|
|
3. Ada sistemuntuk kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin
|
SOP kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin untuk
peralatan klinis yang digunakan
|
|
4. Hasil pemantauan tersebut didokumentasikan
|
Dokumentasi hasil pemantauan
|
|
5. Ditetapkan kebijakan dan prosedur penggantian dan perbaikan alat yang
rusak agar tidak mengganggu pelayanan
|
SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak
|
|
Manajemen Sumber Daya Manusia
|
|
|
Standar: 8.7. Terdapat proses rekrutmen, retensi, pengembangan dan
pendidikan berkelanjutan tenaga klinis yang baku
|
|
|
Kriteria : 8.7.1. Penilaian dan evaluasi kompetensi tenaga klinis
dilakukan melalui proses kredensial tenaga yang efektif
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Untuk menjamin pelayanan klinis dilakukan oleh tenaga yang kompeten,
maka perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur kredensial yang meliputi
penilaian kompetensi petugas klinis, termasuk persyaratan sertifikasi,
lisensi dari petugas klinis tersebut, dan upaya untuk peningkatan kompetensi,
untuk memenuhi kecukupan kebutuhan tenaga klinis.
|
|
|
1. Ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis di Puskesmas dengan
persyaratan kompetensi dan kualifikasi.
|
Pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga yang memberi pelayanan
klinis
|
|
2. Adacaramenilai kualifikasi tenagauntuk memberikan pelayanan yang
sesuai dengan kewenangan
|
SOP penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan
|
|
3. Dilakukan proses kredensial yang mencakup sertifikasi dan lisensi
|
SOP kredensial, tim kredensial, bukti bukti sertifikasi dan lisensi
|
|
4. Ada upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga klinis agar sesuai
persyaratan dan kualifikasi
|
SOP peningkatan kompetensi, pemetaan kompetensi, rencana peningkatan
kompetensi, bukti pelaksanaan
|
|
Kriteria :8.7.2.Adanya proses yang menjamin kesesuaian antara pengetahuan
dan keterampilan tenaga dengan kebutuhan pasien
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Agar pasien memperoleh asuhan klinis sesuai dengan kebutuhan dan
dilaksanakan dengan optimal, perlu dilayani oleh tenaga klinis yang kompeten
sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Puskesmas perlu
melakukan penilaian kinerja tenaga klinis dan menyusun dan menerapkan rencana
untuk peningkatan kompetensi tenaga klinis dalam memberikan asuhan pada
pasien. Tenaga klinis mempunyai kewajiban untuk ikut berperan serta dalam
meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dan mutu pelayanan klinis.
|
|
|
1. Dilakukan evaluasi kinerja tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
klinis secara berkala
|
SOP
penilaian kinerja petugas pemberi pelayanan klinis, proses evaluasi, hasil
evaluasi dan tindak lanjut
|
|
2. Dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
|
Bukti
analisis, bukti tindak lanjut
|
|
3. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis berperan aktif dalam
meningkatkan mutu pelayanan klinis
|
SK tentang
keterlibatan petugas pemberi pelayanan klinis dalam peningkatan mutu klinis
|
|
Kriteria: 8.7.3. Setiap tenagamendapat kesempatan mengembangkan ilmu dan
ketrampilan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi pasien
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Dalam upaya peningkatan kompetensi dari tenaga kesehatan yang
memberikan asuhan klinis, perlu direncanakan, dan diberi kesempatan bagi
tenaga klinis untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan/atau
pelatihan.
|
|
|
1. Tersedia informasi mengenai peluang pendidikan dan pelatihan bagi
tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis
|
Bukti penyediaan informasi tentang peluang pendidikan dan pelatihan
|
|
2. Ada dukungan dari manajemen Puskesmas bagi tenaga kesehatanuntuk
memanfaatkan peluang tersebut
|
Bentuk-bentuk dukungan manajemen untuk pendidikan dan pelatihan
|
|
3. Jika ada tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan atau pelatihan,
dilakukan evaluasi penerapan hasil pelatihan di tempat kerja.
|
SOP evaluasi hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan, bukti pelaksanaan
evaluasi
|
|
4. Dilakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
|
Dokumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
|
|
Kriteria :8.7.4. Wewenang tenaga diuraikan dengan jelas dan dilaksanakan
secara profesional dan legal dalam pelaksanaan asuhan
|
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
|
• Untuk menjamin bahwa asuhan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tepat
dan kompeten, maka harus ada kejelasan tugas dan wewenang untuk tiap tenaga
kesehatan yang memberikan asuhan klinis di Puskesmas. Dalam kondisi tertentu,
jika tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan tidak tersedia, maka dapat
ditetapkan tenaga kesehatan dengan pemberian kewenangan untuk menjalankan
asuhan klinis tertentu oleh pejabat yang berwenang.
|
|
|
1. Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinismempunyai
uraian tugas dan wewenang yang didokumentasikan dengan jelas
|
Uraian
tugas petugas pemberi pelayanan klinis dan kewenangan klinis
|
|
2. Jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk
menjalankan kewenangan dalam pelayanan klinis, ditetapkan petugas kesehatan
dengan persyaratan tertentu untuk diberi kewenangan khusus
|
SK tentang pemberian kewenangan jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang
memenuhai persyaratan, bukti pemberian kewenangan khusus pada petugas
|
|
3. Apabila tenaga kesehatan tersebutdiberi kewenangan khusus, dilakukan
penilaianterhadap pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan kewenangan
khusus yang diberikan
|
Penilaian oleh tim kredensial ttg kompetensi petugas yang diberi
kewenangan khusus, bukti penilaian
|
|
4. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan uraian tugas
dan wewenang bagi setiap tenaga kesehatan
|
SOP evaluasi terhadap uraian tugas dan pemberian kewenangan pada petugas
pemberi pelayanan klinis, bukti evaluasi dan tindak lanjut
|
Komentar
Posting Komentar