Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
Tata kelola sarana Puskesmas
|
|
Standar:2.1 Persyaratan
Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan ketenagaan. |
|
Persyaratan Lokasi
|
|
Kriteria :2.1.1.Lokasi pendirian Puskesmas harus sesuai dengan tata ruang
daerah
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Pendirian Puskesmas perlu memperhatikan persyaratan lokasi: dibangun di
setiap Kecamatan, memperhatikan kebutuhan pelayanan sesuai rasio ketersediaan
pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk, mudah diakses, dan mematuhi
persyaratan kesehatan lingkungan
|
|
• Analisis yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio ketersediaan
pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk dituangkan dalam rencana strategis
atau rencana pembangunan Puskesmas
|
|
1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas yang mempertimbangkan
tata ruang daerah dan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
kesehatan
|
Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas
|
2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata ruang daerah
|
Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas
|
3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio jumlah penduduk dan
ketersediaan pelayanan kesehatan
|
Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
|
4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku
|
Bukti izin operasional puskesmas
|
Persyaratan Bangunan dan Ruangan
|
|
Kriteria:2.1.2. Bangunan Puskesmas bersifat permanen dan tidak bergabung
dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain.Bangunan harus memenuhi
persyaratan lingkungan sehat.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Untuk menghindari gangguan dan dampak keberadaan Puskesmas terhadap
lingkungan dan kepedulian terhadap lingkungan, maka pendirian Puskesmas perlu
didirikan di atas bangunan yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat
tinggal atau unit kerja yang lain.
|
|
• Yang dimaksud unit kerja yang lain adalah unit kerja yang tidak ada
kaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
|
|
1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang permanen.
|
|
2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang
lain.
|
|
3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat.
|
|
Kriteria: 2.1.3.Bangunan Puskesmasmemperhatikan fungsi, keamanan,
kenyamanan, dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan, dengan ketersediaan
ruangan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang disediakan.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Ketersediaan ruang untuk pelayanan harus sesuai dengan jenis pelayanan
kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas.
|
|
• Ruangan yang minimal harus tersedia adalah: ruang pendaftaran dan ruang
tunggu, ruang administrasi, ruang pemeriksaan, ruang konsultasi doker,ruang
tindakan, ruang farmasi, ruang ASI, kamar mandi dan WC, dan ruang lain sesuai
kebutuhan pelayanan.
|
|
• Pengaturan ruangan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan
kemudahan dalam pemberian pelayanan untuk memudahkan pasien/keluarga pasien
untuk akses yang mudah termasuk memberi kemudahan pada orang dengan
disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut, demikian juga memperhatikan
keamanan dan kemudahan bagi petugas dalam memberikan pelayanan.
|
|
1. Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan pelayanan
|
|
2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan kenyamanan.
|
Denah Puskesmas
|
3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas,
anak-anak, dan orang usia lanjut
|
|
Persyaratan Prasarana Puskesmas
|
|
Kriteria:2.1.4. Prasarana Puskesmas tersedia, terpelihara, dan berfungsi
dengan baik untuk menunjang akses, keamanan,kelancaran dalam memberikan
pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan dan manjamin kesinambungan
pelayanan maka Puskesmas harus dilengkapi dengan prasarana yang
dipersyaratkan.
|
|
• Prasarana yang dipersyaratkan tersebut meliputi: sumber air bersih,
instalasi sanitasi, instalasi listrik, sistem tata udara, sistem pencahayaan,
pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kendaraan Puskesmas Keliling, pagar,
selasar, rumah dinas tenaga kesehatan, dan prasarana lain sesuai dengan
kebutuhan.
|
|
• Prasarana klinis tersebut harus dipelihara dan berfungsi dengan baik.
|
|
1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan
|
|
2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap prasarana Puskesmas
|
Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
|
3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan prasarana Puskesmas
|
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
|
4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana Puskesmas yang ada
|
Bukti monitoring
|
5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
|
Bukti tindak lanjut monitoring
|
Persyaratan Peralatan Puskesmas
|
|
Kriteria:2.1.5. Peralatan medis dan non medis tersedia, terpelihara, dan
berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan,kelancaran dalam
memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan dan manjamin kesinambungan
pelayanan maka Puskesmas harus dilengkapi dengan peralatan medis dan non
medis klinis sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan
|
|
• Agar pelayanan diberikan dengan aman dan bermutu, maka peralatan medis
dan non medis tersebut dipelihara dan berfungsi dengan baik, dan dikalibrasi
untuk alat-alat ukur yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku
|
|
• Peralatan yang memerlukan perizinan harus memiliki izin yang berlaku.
|
|
1. Tersedia peralatan medis dan non medissesuai jenis pelayanan yang
disediakan
|
Daftar inventaris peralatan medis dan non medis
|
2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap peralatan medis dan non
medis
|
Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
|
3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis dan non
medis
|
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
|
4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non medis
|
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
|
5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
|
Bukti tindak lanjut
|
6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang perlu
dikalibrasi
|
Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal, dan bukti pelaksanaan
kalibrasi
|
7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin memiliki izin yang
berlaku
|
Bukti izin peralatan
|
Ketenagaan Puskesmas
|
|
Standar:2.2Persyaratan Ketenagaan Puskesmas
Puskesmas harus memenuhi jenis dan jumlah ketenagaan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. |
|
Persyaratan Penanggung jawab Puskesmas
|
|
Kriteria :2.2.1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang kompeten
sesuai dengan peraturan perundangan.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Agar Puskesmas dikelola dengan baik, efektif dan efisien, maka harus
dipimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeten untuk mengelola fasilitas
tersebut.
|
|
1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan
|
Profil kepegawaian Kepala Puskesmas
|
2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas
|
Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas.
|
3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas
|
Uraian tugas Kepala Puskesmas
|
4.Terdapat bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai dengan
yang ditetapkan.
|
Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas
|
Kriteria: 2.2.2. Tersedia tenaga medis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga
non kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Agar Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang optimal dan aman bagi
pasien dan masyarakat yang dilayani perlu dilakukan analisis kebutuhan tenaga
dan diupayakan untuk memenuhi ketersedian tenaga baik jenis dan jumlah dan
memenuhi persyaratan kompetensi.
|
|
• Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Registrasi
(STR), dan atau Surat Ijin Praktik (SIP) sesuai ketentuan perundang-undangan.
|
|
1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan
pelayanan yang disediakan
|
Bukti analisis kebutuhan tenagan
|
2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap jenis tenaga yang
dibutuhkan
|
Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada
|
3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang
dipersyaratkan
|
Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana
pemenuhan kebutuhan, dan tindak lanjut
|
4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja di
Puskesmas
|
Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada
|
5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, keperawatan, dan tenaga
kesehatan yang lain dipenuhi
|
Bukti berupa surat izin sesuai yang dipersyaratkan
|
Standar:2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi,tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas |
|
Pengorganisasian Puskesmas
|
|
Kriteria:2.3.1. Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas dan
tanggung jawab, ada alur kewenangan dan komunikasi, kerjasama, dan
keterkaitan dengan pengelola yang lain.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Dalam mengemban tugas pokok dan fungsi, perlu disusun pengorganisasian
yang jelas di Puskesmas, sehingga setiap karyawan yang memegang posisi baik
pimpinan, penanggung jawab maupun pelaksana akan melakukan tugas sesuai
dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan.
|
|
1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
|
Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
|
2.Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas
|
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung jawab program Puskesmas
|
3.Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisi-posisi yang ada
pada struktur
|
SOP komunikasi dan koordinasi
|
Kriteria:2.3.2. Kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab pimpinan
Puskesmas, penanggung jawab dan karyawan.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
•Dengan adanya uraian tugas, tangggung jawab, dan kewenangan, pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan Puskesmas
akan dapat melakukan pekerjaan dengan tepat, efektif dan efisien.
|
|
1.Ada uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkait dengan
struktur organisasi Puskesmas
|
Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana
kegiatan
|
2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan
karyawanmemahami tugas, tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan
Program/Upaya Puskesmas.
|
Uraian tugas Kepala Puskesams, Penanggung jawab program dan pelaksana
kegiatan
|
3.Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
|
Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas
|
Kriteria: 2.3.3. Struktur organisasi pengelola dikaji ulang secara
reguler dan kalau perlu dilakukan perubahan
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Evaluasi terhadap struktur perlu dilakukan secara periodik untuk
menyempurnakan struktur yang ada agar sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan.
|
|
1.Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas secara periodik
|
Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas
|
2.Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ penyempurnaan struktur
|
Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi
|
Kriteria:2.3.4. Pengelola dan pelaksana Puskesmas memenuhi standar
kompetensi yang dipersyaratkan dan ada rencana pengembangan sesuai dengan
standar yang telah ditentukan
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Kinerja Puskesmashanya dapat dicapai secara optimal jika dilakukan oleh
SDM yang kompeten baik pengelola, Penanggung jawab program maupun pelaksana
kegiatan.Pola Ketenagaan Puskesmas perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan/atau
beban kerja.
|
|
1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagaiPimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, danPelaksana Kegiatan.
|
Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan
Pelaksana kegiatan
Pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga kesehatan |
2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas dan karyawan sesuai
dengan standar kompetensi.
|
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan
|
3.Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan
|
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi.
|
4.Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan kompetensi, pendidikan,
pelatihan, keterampilan dan pengalaman
|
Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update
|
5.Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan
pelaksana pelayanan
|
Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat
pelatihan, dsb)
|
6.Ada evaluasipenerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana
pelayanan
|
Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan
|
Kriteria:2.3.5. Karyawan baru harus mengikuti orientasi supaya memahami
tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Karyawan wajib
mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk
menunjang keberhasilan Upaya Puskesmas.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Agar memahami tugas, peran, dan tanggung jawab, karyawan baru baik yang
diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
maupun Pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi dan pelatihan yang
dipersyaratkan.
|
|
1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti orientasi
dan pelatihan.
|
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru.
|
2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan baru baik Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan dan
tersedia kurikulum pelatihan orientasi.
|
Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi
|
3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau kesempatan
untuk meninjau pelaksanaan di tempat lain.
|
SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan.
|
Pengelolaan Puskesmas
|
|
Kriteria : 2.3.6. Pimpinan Puskesmas menetapkan visi, misi, tujuan, dan
tata nilai dalam penyelenggaraan Puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua
pihak yang terkait dan kepada pengguna pelayanan dan masyarakat
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Kegiatan penyelenggaraan Puskesmas harus dipandu oleh visi, misi,
tujuan dan tata nilai yang ditetapkan oleh Pimpinan Puskesmas agar mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat.
|
|
• Setiap karyawan diharapkan memahami visi, misi, tujuan dan tata nilai,
dan diterapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Puskesmas.
|
|
1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmasyang menjadi
acuan dalam penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan Puskesmas
|
SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
|
2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai dan tujuan Puskesmas
kepada pelaksana pelayanan, dan masyarakat
|
SOP tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
|
3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan, serta
menjamin bahwa tata nilai dan tujuanrelevan dengan kebutuhan dan harapan
pengguna pelayanan
|
SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas. Bukti
pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program
dan pelayanan
|
4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja Puskesmas sejalan dengan
visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
|
SOP tentang penilaian kinerja yang mencerminkan penilaian
kesesuaianterhadap visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas
|
Kriteria: 2.3.7. Pimpinan Puskesmas menunjukkan arah strategi
dalampelaksanaanpelayanan, Upaya/Kegiatan Puskesmas,dan bertanggung jawab terhadap
pencapaian tujuan, kualitas kinerja, dan terhadappenggunaan sumber daya.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Pimpinan mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan dan dukungan bagi
karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Arahan dan dukungan dapat
diberikan dalam bentuk kebijakan lokal, pertemuan-pertemuan, maupun
konsultasi dan pembimbingan oleh pimpinan.
|
|
1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan Puskesmas mengarahkan dan
mendukung Penanggung jawab Upaya Puskesmas danpelaksanadalam menjalankan
tugas dan tanggung jawab mereka.
|
SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.Bukti-bukti pelaksanaan
pengarahan.
|
2. Ada mekanisme penelusurankinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan.
|
SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja.
|
3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya Puskesmas yang efektif.
|
Stuktur organisasi tiap program.
|
4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan.
|
SOP pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan.
|
Kriteria: 2.3.8. Puskesmasmemfasilitasi pembangunan yang berwawasan
kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan di wilayah
kerja Puskesmasmulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat merupakan fungsi Puskesmas dalam upaya meningkatkan derajat
kesehatan di wilayah kerja.Fungsi tersebut tercermin dalam perencanaan dan
pelaksanaan Upaya Puskesmas.
|
|
• Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan mulai dari pelaksanaan survei
mawas diri, perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan Puskesmas
|
|
1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatanuntuk memfasilitasikegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi.
|
Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana
kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan
pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
|
2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat
dalam pembangunan berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas.
|
SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program
Puskesmas.
|
3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam penyelenggaraan
UpayaPuskesmas.
|
SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang
penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas.
|
Kriteria: 2.3.9. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab UpayaPuskesmas
menunjukkan kepemimpinan untukmelaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang
apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan
kegiatan, sesuai dengan tata nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pengelola Puskesmas dalam
melaksanakan Upaya Puskesmas sesuai dengan rencana yang disusun.
Akuntabilitas ditunjukkan dalam pencapaian kinerja dengan menggunakan
indikator-indikator yang telah ditetapkan. Penanggungjawab Upaya Puskesmas
mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja Upaya
Puskesmas kepada Pimpinan Puskesmas dan melakukan tindak lanjut untuk
perbaikan.
|
|
• Sebagai wujud akuntabilitas, pimpinan
dan/atau penanggung jawab upaya Puskesmas wajib melakukan pendelegasian wewenang
kepada pelaksana kegiatan apabila meninggalkan tugas.Kriteria yang jelas
perlu ditetapkan untuk menentukan kepada siapa pendelegasian wewenang itu
akan diberikan.
|
|
1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas
Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui
apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi,
tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan.
|
Kerangka acuan, SOP, instrumen tentang penilaian akuntabilitas Penanggung
jawab program dan Penanggung jawab pelayanan.
|
2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang dari Pimpinan
dan/atau Penanggung jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan
apabilameninggalkan tugas.
|
SK Kepala Puskesmas dan SOP pendelegasian wewenang
|
3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari pelaksana kegiatan
kepada Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk
perbaikan kinerja dan tindak lanjut.
|
SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab
program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja.
|
Kriteria:2.3.10. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmasmembina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas programmaupun
lintas sektoral.Adanya cara yang dilakukan dalam membina tata hubungan kerja
untuk mencapai tujuan keberhasilan pelayanan.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan
oleh sektor kesehatan sendiri, program kesehatan perlu didukung oleh sektor
di luar kesehatan, demikian juga pembangunan berwawasan kesehatan harus
dipahami oleh sektor terkait.
|
|
• Mekanisme pembinaan,
komunikasi, dan koordinasi perlu ditetapkan dengan prosedur yang jelas, misalnya
melalui pertemuan/lokakarya lintas sektoral.
|
|
1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas diidentifikasi.
|
Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang
identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan
Puskesmas
|
2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.
|
Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait.
|
3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak
terkait.
|
SOP komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak tekait.
|
4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
|
SOP evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan
tindak lanjut.
|
Kriteria: 2.3.11. Pedoman dan prosedur penyelenggaraan Program/Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas disusun, didokumentasikan, dan
dikendalikan. Semua rekaman hasil pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan dikendalikan.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan terlaksana secara konsisten
dan reliabel, perlu disusun pedoman kerja dan prosedur kerja. Pedoman kerja
dan prosedur disusun tidak hanya untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas tetapi
juga pedoman kerja untuk peningkatan mutu.
|
|
• Prosedur kerja perlu didokumentasikan dengan baik dan dikendalikan,
demikian juga rekaman sebagai bentuk pelaksanaan prosedur juga harus
dikendalikan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
|
|
1. Ada
panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan mutu/kinerja Puskesmas.
|
Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas,
Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program
|
2. Ada
pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk tiap Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas.
|
Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing Upaya
Puskesmas
|
3.
Adaprosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayananPuskesmas
sesuai kebutuhan.
|
SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya Puskesmas
|
4. Ada
kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan
pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.
|
SK, Pedoman, dan SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekaman
|
5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur.
|
Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP.
|
Kriteria:2.3.12.Komunikasi internal antara Pimpinan Puskesmas, Penanggung
jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana, dilaksanakan agar Upaya Puskesmas dan
kegiatan Puskesmas dilaksanakan secara efektif dan efisien.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Untuk melaksanakan Upaya/Kegiatan Puskesmas secara efektif dan efisien,
Pimpinan Puskesmas perlu melakukan komunikasi internal dengan Penanggung
jawab dan Pelaksana kegiatan. Komunikasi internal dapat dilakukan dalam
bentuk pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara periodik maupun sesuai
kebutuhan, serta menggunakan media dan teknologi komunikasi yang tersedia.
|
|
1. Ada
ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal di semua tingkat manajemen.
|
SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal.
|
2. Ada
prosedur komunikasi internal.
|
SOP komunikasi internal.
|
3.
Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan dan
permasalahan dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.
|
Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal.
|
4. Komunikasi
internal dilaksanakan dan didokumentasikan.
|
Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal.
|
5. Ada
tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal.
|
Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal.
|
Kriteria: 2.3.13.Lingkungan kerja dikelola untukmeminimalkan risikobagi
pengguna Puskesmas dan karyawan.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
diupayakan agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kajian perlu
dilakukan untuk menilai sejauh mana dampak negatif mungkin terjadi sehingga
dapat dilakukan upaya perbaikan dan pencegahan.
|
|
• Lingkungan kerja meliputi kondisi-kondisi pekerjaan termasuk kondisi
fisik, lingkungan dan faktor-faktor lain seperti kebisingan, temperatur,
kelembaban, pencahayaan atau cuaca terhadap keamanan gangguan lingkungan.
|
|
1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap gangguan/dampak negatif
terhadap lingkungan.
|
SOPtentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan.
|
2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
|
SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. Panduan manajemen
risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis
risiko pencegahan risiko.
|
3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadapgangguan/dampak negatif
terhadap lingkungan, untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.
|
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd
lingkungan dan pencegahannya.
|
Kriteria:2.3.14. Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan di wilayah kerja dikelola dan dioptimalkan untuk
meningkatkan akses dan pelayanan kepada masyarakat.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab UpayaPuskesmas mempunyai
kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap jaringan pelayanan Puskesmas dan
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan agar jaringan pelayanan dan jejaring
fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan UKM dan UKP yang
mudah diakses oleh masyarakat.
• Jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan meliputi antara lain: Puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan di desa, dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja • Program pembinaan meliputi aspek program, tenaga, sarana, pembiayaan, dan pendukung |
|
1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas pelayanan
kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas
|
Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada
di wilayah kerja
|
2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan dengan jadual dan penanggung jawab yang jelas
|
Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan,
jadual dan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan
|
3. Program
pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayan kesehatan
dilaksanakan sesuai rencana.
|
Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring
|
4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan
|
Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan
|
5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan
pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
|
Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya
|
Pengelolaan keuangan pelayanan
|
|
Kriteria:2.3.15. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas
menunjukkan profesionalisme dalam mengelola keuangan pelayanan
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Anggaran yang tersedia di Puskesmas baik untuk pelayanan di dalam
gedung Puskesmas, maupun untuk pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas perlu dikelola dengan baik untuk akuntabilitas dan
efisiensi dalam penggunaan anggaran.
|
|
1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari perencanaan
anggaran, penggunaan anggaran maupun monitoring penggunaan anggaran.
|
|
2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan Puskesmas.
|
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
|
3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
|
Panduan penggunaan anggaran.
Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yang tersedia di Puskesmas, misalnya BOK, Jamkesmas, dsb). |
4.Ada kejelasan pembukuan.
|
Panduan pembukuan anggaran.
|
5.Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola
keuangan Puskesmas.
|
SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan.
|
6.Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.
|
Hasil audit kinerja pengelola keuangan.
|
Kriteria:2.3.16. Pengelolaan keuangan Puskesmas sesuai dengan peraturan
yang berlaku
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, maka pengelolaan keuangan
Puskesmas perlu dilakukan secara transparan, sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
|
|
• Untuk Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD harus mengikuti peraturan
perundangan dalam pengelolaan keuangan BLUD dan menerapkan Standar Akuntansi
Profesi (SAP).
|
|
1.Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan
|
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
|
2.Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
|
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
|
3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan yang berlaku dan
rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional.
|
Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses
pengelolaan keuangan.
Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. |
4.Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan
yang berlaku.
|
Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. |
5.Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya
ditindaklanjuti.
|
Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan.
|
Pengelolaan Data dan Informasi di Puskesmas (Puskesmas sebagai bank data)
|
|
Kriteria: 2.3.17. Dalam menjalankan fungsi Puskesmas, harus tersedia data
dan informasi di Puskesmas yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik
untuk peningkatan pelayanan di Puskesmas maupun untuk pengambilan keputusan
di tingkat Kabupaten.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan status kesehatan
masyarakat perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi. Data dan
informasi tersebut digunakan baik untuk pengambilan keputusan di Puskesmas
dalam peningkatan pelayanan maupun pengembangan program-program kesehatan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada tingkat
kebijakan di Dinas Kesehatan.
|
|
• Data dan informasi tersebut meliputi minimal: data wilayah kerja yang
menjadi tanggung jawab, demografi, budaya dan kebiasaan masyarakat, pola
penyakit terbanyak, surveilans epidemiologi, evaluasi dan pencapaian kinerja
pelayanan, evaluasi dan pencapaian kinerja, data dan informasi lain yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kementerian Kesehatan. (Sesuai kebutuhan).
|
|
1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di
Puskesmas.
|
SK Kepala Puskesmas tenatangketersediaan data dan informasi di
Puskesmas.SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab.
|
2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian
kembali) data.
|
SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali)
data.
|
3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi informasi.
|
SOP analisis data.
|
4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada
pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh informasi.
|
SOP pelaporan dan distribusi informasi.
|
5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan
informasi.
|
Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi.
|
Standar: 2.4. Hak dan Kewajiban Pengguna Puskesmas
Adanya kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas |
|
Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas
|
|
Kriteria: 2.4.1. Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas ditetapkan dan
disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait, dan
tercermin dalam kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Puskesmas.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Keberadaan Puskesmas dalam mengemban misi dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat harus berfokus pada pelanggan. Pengelola dan Pelaksana
Puskesmas perlu memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pengguna
Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan Upaya/Kegiatan
Puskesmas.
|
|
1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas.
|
SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien
pengguna pelayanan Puskesmas.Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban
sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas.
|
2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihakyang terkait tentang
hak dan kewajiban mereka.
|
Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan
pasien/pengguna jasa Puskesmas.
|
3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas mencerminkan
pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna.
|
SK Kepala Puskesmas dan SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna.
|
Kriteria: 2.4.2. Adanya peraturan internal yang jelas untukmengatur
perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmasdan
Pelaksanadalam proses penyelenggaraan Upaya/Kegiatan Puskesmas.Aturan
tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta
tujuan program kegiatan.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Perlu disusun peraturan internal (code of conduct) yang mengatur
perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana Upaya/Kegiatan
Puskesmas yang sesuai dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.
|
|
1.Ada peraturan internal yang disepakati bersama oleh pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmasdan Pelaksana dalam melaksanakan Upaya
Puskesmas dan kegiatan Pelayanan Puskesmas.
|
SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang
berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmasdan kegiatan
pelayanan di Puskesmas.
|
2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai,
dantujuan Puskesmas.
|
Peraturan internal karyawan sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan
tujuan Puskesmas
|
Standar: 2.5. Kontrak Pihak Ketiga
Jika sebagian kegiatan dikontrakkan kepada pihak ketiga, pengelola menjamin bahwa penyelenggaraan oleh pihak ketiga memenuhi standar yang ditetapkan |
|
Kriteria : 2.5.1. Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga
yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan pengelola dengan spesifikasi
pekerjaan yang jelas dan memenuhi standar yang berlaku.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Jika ada kewenangan pada pengelola Puskesmas untuk mengontrakkan
sebagian kegiatan kepada pihak ketiga, maka proses kontrak harus mengikuti
peraturan perundangan yang berlaku, dan menjamin bahwa kegiatan yang
dikontrakkan pada pihak ketiga tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana
dan menaati peraturan perundangan yang berlaku.
|
|
1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola Kontrak / Perjanjian
Kerja Sama
|
SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerja sama
denganpihak ketiga, SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
|
2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
|
Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
Peraturan Presiden No 70/2012 |
3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Samaada kejelasan, kegiatan
yang harus dilakukan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, personil
yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar kinerja, masa
berlakunya Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau terjadi perbedaan
pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan hubungan kerja.
|
Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
|
Kriteria:2.5.2. Kinerja
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Kinerja pihak ketiga harus dimonitor untuk menilai kesesuaian terhadap Kontrak/Perjanjian
Kerja Sama dan rencana kegiatan yang ditetapkan dengan menggunakan indikator
penilaian yang jelas.Hasil penilaian harus ditindaklanjuti untuk menjamin
tujuan tercapai secara efektif dan efisien.
|
|
1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam
melaksanakan kegiatan.
|
Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak.
|
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan terhadap
pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja.
|
SOP monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi,
dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga.
|
3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi
|
Bukti tindak lanjut hasil monitoring
|
Standar: 2.6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan peralatan Puskesmas harus dipelihara agar dapat digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku |
|
Kriteria:2.6.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas dilaksanakan
dan didokumentasikan secara jelas dan akurat.
|
|
Pokok Pikiran:
|
|
• Untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penyelenggaraan program dan
kegiatan perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan peralatan yang siap
pakai dan terpelihara dengan baik.
|
|
• Seluruh sarana dan peralatan yang ada perlu diinventarisasi dan
diperiksa ulang apakah kondisi memenuhi syarat dan jumlah serta jenis sesuai
dengan standar sarana dan peralatan Puskesmas.
|
|
• Program pemeliharaan sarana dan peralatan perlu disusun dan
dilaksanakan secara konsisten agar pelayanan dan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas berjalan dengan lancar dan tidak
terjadi hambatan akibat ketidaksediaan sarana dan peralatan yang siap pakai.
|
|
1. Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris Puskesmas.
|
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang.
|
2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang digunakan
untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
|
Daftar inventaris
|
3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas.
|
Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan.
|
4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja.
|
|
5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang memenuhi
persyaratan.
|
Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan berbahaya.
|
6. Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas.
|
SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas. Program kerja
kebersihan lingkungan.
|
7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmassesuai dengan program
kerja.
|
|
8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baikroda empat maupun roda dua.
|
SK Penanggung jawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan.
|
9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja
|
|
10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
|
Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
|
Komentar
Posting Komentar