Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)





Tata kelola sarana Puskesmas
Standar:2.1 Persyaratan Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan ketenagaan.
Persyaratan Lokasi
Kriteria :2.1.1.Lokasi pendirian Puskesmas harus sesuai dengan tata ruang daerah
Pokok Pikiran:
• Pendirian Puskesmas perlu memperhatikan persyaratan lokasi: dibangun di setiap Kecamatan, memperhatikan kebutuhan pelayanan sesuai rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk, mudah diakses, dan mematuhi persyaratan kesehatan lingkungan
• Analisis yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk dituangkan dalam rencana strategis atau rencana pembangunan Puskesmas
1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan
Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas
2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata ruang daerah
Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas
3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan
Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku
Bukti izin operasional puskesmas
Persyaratan Bangunan dan Ruangan
Kriteria:2.1.2. Bangunan Puskesmas bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain.Bangunan harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat.
Pokok Pikiran:
• Untuk menghindari gangguan dan dampak keberadaan Puskesmas terhadap lingkungan dan kepedulian terhadap lingkungan, maka pendirian Puskesmas perlu didirikan di atas bangunan yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain.
• Yang dimaksud unit kerja yang lain adalah unit kerja yang tidak ada kaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang permanen.

2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain.

3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat.

Kriteria: 2.1.3.Bangunan Puskesmasmemperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan, dengan ketersediaan ruangan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang disediakan.
Pokok Pikiran:
• Ketersediaan ruang untuk pelayanan harus sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas.
• Ruangan yang minimal harus tersedia adalah: ruang pendaftaran dan ruang tunggu, ruang administrasi, ruang pemeriksaan, ruang konsultasi doker,ruang tindakan, ruang farmasi, ruang ASI, kamar mandi dan WC, dan ruang lain sesuai kebutuhan pelayanan.
• Pengaturan ruangan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan untuk memudahkan pasien/keluarga pasien untuk akses yang mudah termasuk memberi kemudahan pada orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut, demikian juga memperhatikan keamanan dan kemudahan bagi petugas dalam memberikan pelayanan.
1. Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan pelayanan

2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan kenyamanan.
Denah Puskesmas
3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut

Persyaratan Prasarana Puskesmas
Kriteria:2.1.4. Prasarana Puskesmas tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan,kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan.
Pokok Pikiran:
• Untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan dan manjamin kesinambungan pelayanan maka Puskesmas harus dilengkapi dengan prasarana yang dipersyaratkan.
• Prasarana yang dipersyaratkan tersebut meliputi: sumber air bersih, instalasi sanitasi, instalasi listrik, sistem tata udara, sistem pencahayaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kendaraan Puskesmas Keliling, pagar, selasar, rumah dinas tenaga kesehatan, dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan.
• Prasarana klinis tersebut harus dipelihara dan berfungsi dengan baik.
1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan

2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap prasarana Puskesmas
Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan prasarana Puskesmas
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana Puskesmas yang ada
Bukti monitoring
5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
Bukti tindak lanjut monitoring
Persyaratan Peralatan Puskesmas
Kriteria:2.1.5. Peralatan medis dan non medis tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan,kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan.
Pokok Pikiran:
• Untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan dan manjamin kesinambungan pelayanan maka Puskesmas harus dilengkapi dengan peralatan medis dan non medis klinis sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan
• Agar pelayanan diberikan dengan aman dan bermutu, maka peralatan medis dan non medis tersebut dipelihara dan berfungsi dengan baik, dan dikalibrasi untuk alat-alat ukur yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
• Peralatan yang memerlukan perizinan harus memiliki izin yang berlaku.
1. Tersedia peralatan medis dan non medissesuai jenis pelayanan yang disediakan
Daftar inventaris peralatan medis dan non medis
2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap peralatan medis dan non medis
Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis dan non medis
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non medis
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
Bukti tindak lanjut
6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang perlu dikalibrasi
Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi
7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin memiliki izin yang berlaku
Bukti izin peralatan
Ketenagaan Puskesmas
Standar:2.2Persyaratan Ketenagaan Puskesmas
Puskesmas harus memenuhi jenis dan jumlah ketenagaan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan.
Persyaratan Penanggung jawab Puskesmas
Kriteria :2.2.1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan.
Pokok Pikiran:
• Agar Puskesmas dikelola dengan baik, efektif dan efisien, maka harus dipimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeten untuk mengelola fasilitas tersebut.
1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan
Profil kepegawaian Kepala Puskesmas
2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas
Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas.
3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas
Uraian tugas Kepala Puskesmas
4.Terdapat bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan.
Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas
Kriteria: 2.2.2. Tersedia tenaga medis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan
Pokok Pikiran:
• Agar Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang optimal dan aman bagi pasien dan masyarakat yang dilayani perlu dilakukan analisis kebutuhan tenaga dan diupayakan untuk memenuhi ketersedian tenaga baik jenis dan jumlah dan memenuhi persyaratan kompetensi.
• Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan atau Surat Ijin Praktik (SIP) sesuai ketentuan perundang-undangan.
1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang disediakan
Bukti analisis kebutuhan tenagan
2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap jenis tenaga yang dibutuhkan
Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada
3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan
Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan, dan tindak lanjut
4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja di Puskesmas
Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada
5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain dipenuhi
Bukti berupa surat izin sesuai yang dipersyaratkan
Standar:2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi,tujuan, tugas pokok dan fungsi Puskesmas
Pengorganisasian Puskesmas
Kriteria:2.3.1. Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, ada alur kewenangan dan komunikasi, kerjasama, dan keterkaitan dengan pengelola yang lain.
Pokok Pikiran:
• Dalam mengemban tugas pokok dan fungsi, perlu disusun pengorganisasian yang jelas di Puskesmas, sehingga setiap karyawan yang memegang posisi baik pimpinan, penanggung jawab maupun pelaksana akan melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan.
1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2.Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung jawab program Puskesmas
3.Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisi-posisi yang ada pada struktur
SOP komunikasi dan koordinasi
Kriteria:2.3.2. Kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab pimpinan Puskesmas, penanggung jawab dan karyawan.
Pokok Pikiran:
•Dengan adanya uraian tugas, tangggung jawab, dan kewenangan, pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan Puskesmas akan dapat melakukan pekerjaan dengan tepat, efektif dan efisien.
1.Ada uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi Puskesmas
Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan karyawanmemahami tugas, tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas.
Uraian tugas Kepala Puskesams, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
3.Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas
Kriteria: 2.3.3. Struktur organisasi pengelola dikaji ulang secara reguler dan kalau perlu dilakukan perubahan
Pokok Pikiran:
• Evaluasi terhadap struktur perlu dilakukan secara periodik untuk menyempurnakan struktur yang ada agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
1.Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas secara periodik
Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas
2.Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ penyempurnaan struktur
Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi
Kriteria:2.3.4. Pengelola dan pelaksana Puskesmas memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dan ada rencana pengembangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan
Pokok Pikiran:
• Kinerja Puskesmashanya dapat dicapai secara optimal jika dilakukan oleh SDM yang kompeten baik pengelola, Penanggung jawab program maupun pelaksana kegiatan.Pola Ketenagaan Puskesmas perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan/atau beban kerja.
1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagaiPimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, danPelaksana Kegiatan.
Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan Pelaksana kegiatan
Pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga kesehatan
2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan
3.Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi.
4.Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman
Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update
5.Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan
Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb)
6.Ada evaluasipenerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan
Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan
Kriteria:2.3.5. Karyawan baru harus mengikuti orientasi supaya memahami tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Karyawan wajib mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk menunjang keberhasilan Upaya Puskesmas.
Pokok Pikiran:
• Agar memahami tugas, peran, dan tanggung jawab, karyawan baru baik yang diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas maupun Pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi dan pelatihan yang dipersyaratkan.
1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti orientasi dan pelatihan.
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru.
2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum pelatihan orientasi.
Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi
3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat lain.
SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan.
Pengelolaan Puskesmas
Kriteria : 2.3.6. Pimpinan Puskesmas menetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai dalam penyelenggaraan Puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada pengguna pelayanan dan masyarakat
Pokok Pikiran:
• Kegiatan penyelenggaraan Puskesmas harus dipandu oleh visi, misi, tujuan dan tata nilai yang ditetapkan oleh Pimpinan Puskesmas agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Setiap karyawan diharapkan memahami visi, misi, tujuan dan tata nilai, dan diterapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Puskesmas.
1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmasyang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana pelayanan, dan masyarakat
SOP tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuanrelevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas. Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan
4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
SOP tentang penilaian kinerja yang mencerminkan penilaian kesesuaianterhadap visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas
Kriteria: 2.3.7. Pimpinan Puskesmas menunjukkan arah strategi dalampelaksanaanpelayanan, Upaya/Kegiatan Puskesmas,dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, kualitas kinerja, dan terhadappenggunaan sumber daya.
Pokok Pikiran:
• Pimpinan mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan dan dukungan bagi karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Arahan dan dukungan dapat diberikan dalam bentuk kebijakan lokal, pertemuan-pertemuan, maupun konsultasi dan pembimbingan oleh pimpinan.
1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan Puskesmas mengarahkan dan mendukung Penanggung jawab Upaya Puskesmas danpelaksanadalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan.
2. Ada mekanisme penelusurankinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja.
3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya Puskesmas yang efektif.
Stuktur organisasi tiap program.
4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan.
SOP pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan.
Kriteria: 2.3.8. Puskesmasmemfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan di wilayah kerja Puskesmasmulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan.
Pokok Pikiran:
• Memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan fungsi Puskesmas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja.Fungsi tersebut tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaan Upaya Puskesmas.
• Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan mulai dari pelaksanaan survei mawas diri, perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan Puskesmas
1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatanuntuk memfasilitasikegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas.
SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas.
3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam penyelenggaraan UpayaPuskesmas.
SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas.
Kriteria: 2.3.9. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab UpayaPuskesmas menunjukkan kepemimpinan untukmelaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tata nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas.
Pokok Pikiran:
• Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pengelola Puskesmas dalam melaksanakan Upaya Puskesmas sesuai dengan rencana yang disusun. Akuntabilitas ditunjukkan dalam pencapaian kinerja dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Penanggungjawab Upaya Puskesmas mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja Upaya Puskesmas kepada Pimpinan Puskesmas dan melakukan tindak lanjut untuk perbaikan.
 • Sebagai wujud akuntabilitas, pimpinan dan/atau penanggung jawab upaya Puskesmas wajib melakukan pendelegasian wewenang kepada pelaksana kegiatan apabila meninggalkan tugas.Kriteria yang jelas perlu ditetapkan untuk menentukan kepada siapa pendelegasian wewenang itu akan diberikan.
1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan.
Kerangka acuan, SOP, instrumen tentang penilaian akuntabilitas Penanggung jawab program dan Penanggung jawab pelayanan.
2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan apabilameninggalkan tugas.
SK Kepala Puskesmas dan SOP pendelegasian wewenang
3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja dan tindak lanjut.
SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja.
Kriteria:2.3.10. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmasmembina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas programmaupun lintas sektoral.Adanya cara yang dilakukan dalam membina tata hubungan kerja untuk mencapai tujuan keberhasilan pelayanan.
Pokok Pikiran:
• Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan sendiri, program kesehatan perlu didukung oleh sektor di luar kesehatan, demikian juga pembangunan berwawasan kesehatan harus dipahami oleh sektor terkait.
• Mekanisme pembinaan, komunikasi, dan koordinasi perlu ditetapkan dengan prosedur yang jelas, misalnya melalui pertemuan/lokakarya lintas sektoral.
1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diidentifikasi.
Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan Puskesmas
2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.
Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait.
3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
SOP komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak tekait.
4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
SOP evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut.
Kriteria: 2.3.11. Pedoman dan prosedur penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan. Semua rekaman hasil pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan dikendalikan.
Pokok Pikiran:
• Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan terlaksana secara konsisten dan reliabel, perlu disusun pedoman kerja dan prosedur kerja. Pedoman kerja dan prosedur disusun tidak hanya untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas tetapi juga pedoman kerja untuk peningkatan mutu.
• Prosedur kerja perlu didokumentasikan dengan baik dan dikendalikan, demikian juga rekaman sebagai bentuk pelaksanaan prosedur juga harus dikendalikan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan mutu/kinerja Puskesmas.
Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program
2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing Upaya Puskesmas
3. Adaprosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayananPuskesmas sesuai kebutuhan.
SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya Puskesmas
4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.
SK, Pedoman, dan SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekaman
5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur.
Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP.
Kriteria:2.3.12.Komunikasi internal antara Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana, dilaksanakan agar Upaya Puskesmas dan kegiatan Puskesmas dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Pokok Pikiran:
• Untuk melaksanakan Upaya/Kegiatan Puskesmas secara efektif dan efisien, Pimpinan Puskesmas perlu melakukan komunikasi internal dengan Penanggung jawab dan Pelaksana kegiatan. Komunikasi internal dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara periodik maupun sesuai kebutuhan, serta menggunakan media dan teknologi komunikasi yang tersedia.
1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal di semua tingkat manajemen.
SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal.
2. Ada prosedur komunikasi internal.
SOP komunikasi internal.
3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.
Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal.
4. Komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan.
Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal.
5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal.
Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal.
Kriteria: 2.3.13.Lingkungan kerja dikelola untukmeminimalkan risikobagi pengguna Puskesmas dan karyawan.
Pokok Pikiran:
• Dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diupayakan agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kajian perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana dampak negatif mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan dan pencegahan.
• Lingkungan kerja meliputi kondisi-kondisi pekerjaan termasuk kondisi fisik, lingkungan dan faktor-faktor lain seperti kebisingan, temperatur, kelembaban, pencahayaan atau cuaca terhadap keamanan gangguan lingkungan.
1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.
SOPtentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan.
2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. Panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis risiko pencegahan risiko.
3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadapgangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya.
Kriteria:2.3.14. Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kepada masyarakat.
Pokok Pikiran:
• Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab UpayaPuskesmas mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan agar jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan UKM dan UKP yang mudah diakses oleh masyarakat.
• Jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan meliputi antara lain: Puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan di desa, dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja
• Program pembinaan meliputi aspek program, tenaga, sarana, pembiayaan, dan pendukung
1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja
2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual dan penanggung jawab yang jelas
Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, jadual dan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan
3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai rencana.
Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring
4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan
Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan
5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya
Pengelolaan keuangan pelayanan
Kriteria:2.3.15. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas menunjukkan profesionalisme dalam mengelola keuangan pelayanan
Pokok Pikiran:
• Anggaran yang tersedia di Puskesmas baik untuk pelayanan di dalam gedung Puskesmas, maupun untuk pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas perlu dikelola dengan baik untuk akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun monitoring penggunaan anggaran.

2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan Puskesmas.
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
Panduan penggunaan anggaran.
Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yang tersedia di Puskesmas, misalnya BOK, Jamkesmas, dsb).
4.Ada kejelasan pembukuan.
Panduan pembukuan anggaran.
5.Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan Puskesmas.
SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan.
6.Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.
Hasil audit kinerja pengelola keuangan.
Kriteria:2.3.16. Pengelolaan keuangan Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku
Pokok Pikiran:
• Untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, maka pengelolaan keuangan Puskesmas perlu dilakukan secara transparan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
• Untuk Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD harus mengikuti peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan BLUD dan menerapkan Standar Akuntansi Profesi (SAP).
1.Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
2.Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional.
Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan.
Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
4.Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
5.Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya ditindaklanjuti.
Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan.
Pengelolaan Data dan Informasi di Puskesmas (Puskesmas sebagai bank data)
Kriteria: 2.3.17. Dalam menjalankan fungsi Puskesmas, harus tersedia data dan informasi di Puskesmas yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik untuk peningkatan pelayanan di Puskesmas maupun untuk pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten.
Pokok Pikiran:
• Pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi. Data dan informasi tersebut digunakan baik untuk pengambilan keputusan di Puskesmas dalam peningkatan pelayanan maupun pengembangan program-program kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Kesehatan.
• Data dan informasi tersebut meliputi minimal: data wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab, demografi, budaya dan kebiasaan masyarakat, pola penyakit terbanyak, surveilans epidemiologi, evaluasi dan pencapaian kinerja pelayanan, evaluasi dan pencapaian kinerja, data dan informasi lain yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan. (Sesuai kebutuhan).
1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di Puskesmas.
SK Kepala Puskesmas tenatangketersediaan data dan informasi di Puskesmas.SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab.
2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data.
SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data.
3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi informasi.
SOP analisis data.
4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh informasi.
SOP pelaporan dan distribusi informasi.
5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan informasi.
Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi.
Standar: 2.4. Hak dan Kewajiban Pengguna Puskesmas
A
danya kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas
Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas
Kriteria: 2.4.1. Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait, dan tercermin dalam kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Puskesmas.
Pokok Pikiran:
• Keberadaan Puskesmas dalam mengemban misi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus berfokus pada pelanggan. Pengelola dan Pelaksana Puskesmas perlu memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.
1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas.
SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas.Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas.
2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihakyang terkait tentang hak dan kewajiban mereka.
Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas.
3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna.
SK Kepala Puskesmas dan SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna.
Kriteria: 2.4.2. Adanya peraturan internal yang jelas untukmengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmasdan Pelaksanadalam proses penyelenggaraan Upaya/Kegiatan Puskesmas.Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta tujuan program kegiatan.
Pokok Pikiran:
• Perlu disusun peraturan internal (code of conduct) yang mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana Upaya/Kegiatan Puskesmas yang sesuai dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.
1.Ada peraturan internal yang disepakati bersama oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmasdan Pelaksana dalam melaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan Puskesmas.
SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmasdan kegiatan pelayanan di Puskesmas.
2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dantujuan Puskesmas.
Peraturan internal karyawan sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas
Standar: 2.5. Kontrak Pihak Ketiga
Jika sebagian kegiatan dikontrakkan kepada pihak ketiga, pengelola menjamin bahwa penyelenggaraan oleh pihak ketiga memenuhi standar yang ditetapkan
Kriteria : 2.5.1. Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan pengelola dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi standar yang berlaku.
Pokok Pikiran:
• Jika ada kewenangan pada pengelola Puskesmas untuk mengontrakkan sebagian kegiatan kepada pihak ketiga, maka proses kontrak harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, dan menjamin bahwa kegiatan yang dikontrakkan pada pihak ketiga tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan menaati peraturan perundangan yang berlaku.
1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola Kontrak / Perjanjian Kerja Sama
SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerja sama denganpihak ketiga, SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
Peraturan Presiden No 70/2012
3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Samaada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar kinerja, masa berlakunya Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau terjadi perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan hubungan kerja.
Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
Kriteria:2.5.2. Kinerja
Pokok Pikiran:
• Kinerja pihak ketiga harus dimonitor untuk menilai kesesuaian terhadap Kontrak/Perjanjian Kerja Sama dan rencana kegiatan yang ditetapkan dengan menggunakan indikator penilaian yang jelas.Hasil penilaian harus ditindaklanjuti untuk menjamin tujuan tercapai secara efektif dan efisien.
1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan.
Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak.
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja.
SOP monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga.
3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi
Bukti tindak lanjut hasil monitoring
Standar: 2.6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan peralatan Puskesmas harus dipelihara agar dapat digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku
Kriteria:2.6.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas dilaksanakan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat.
Pokok Pikiran:
• Untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penyelenggaraan program dan kegiatan perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan peralatan yang siap pakai dan terpelihara dengan baik.
• Seluruh sarana dan peralatan yang ada perlu diinventarisasi dan diperiksa ulang apakah kondisi memenuhi syarat dan jumlah serta jenis sesuai dengan standar sarana dan peralatan Puskesmas.
• Program pemeliharaan sarana dan peralatan perlu disusun dan dilaksanakan secara konsisten agar pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hambatan akibat ketidaksediaan sarana dan peralatan yang siap pakai.
1. Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris Puskesmas.
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang.
2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Daftar inventaris
3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas.
Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan.
4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program kerja.

5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan.
Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan berbahaya.
6. Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas.
SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan.
7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmassesuai dengan program kerja.

8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baikroda empat maupun roda dua.
SK Penanggung jawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan.
9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja

10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

BAB IV. Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)

BAB V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat